Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Jakarta, Juli 2025 Dunia kembali diguncang dengan keputusan sepihak Amerika Serikat yang memberlakukan tarif bea masuk sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia. Keputusan ini diumumkan dalam laporan resmi United States Trade Representative (USTR), yang menuding Indonesia melakukan praktik subsidi industri secara tidak adil. Produk-produk seperti baja, aluminium, kabel listrik, dan komponen elektronik kini harus menanggung beban tarif tinggi saat masuk ke pasar AS. Bagi pelaku industri nasional, ini bukan sekadar hambatan dagang, tapi serangan ekonomi yang dikemas dalam bahasa diplomasi.
Pemerintah Indonesia seharusnya membaca ini sebagai peringatan keras bahwa ketergantungan pada pasar Amerika adalah ancaman strategis. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah menyambutnya dengan kalimat penuh optimisme, menyebutnya tantangan dan peluang. Padahal dalam dunia nyata, tarif sebesar 19 persen berarti satu hal produk kita akan kalah bersaing dan pasar kita akan kehilangan jutaan dolar setiap bulannya.
Tarif yang Menghancurkan Industri Domestik
Produk logam Indonesia, terutama baja dan aluminium, selama ini menjadi komoditas unggulan dengan nilai ekspor ke AS mencapai lebih dari USD 4,6 miliar pada tahun 2023. Namun tarif baru ini akan merontokkan keunggulan itu. Potensi kerugian kompetitif mencapai USD 874 juta per tahun atau sekitar Rp13,6 triliun. Dan angka itu belum memperhitungkan dampak tidak langsung seperti pemutusan kontrak, relokasi industri, dan penurunan kapasitas produksi nasional.
Tarif sebesar itu membuat produk Indonesia yang dulu dianggap murah dan efisien, kini menjadi tidak menarik lagi di mata pembeli Amerika. Negara pesaing seperti Vietnam, Meksiko, atau Thailand yang mendapat perlakuan tarif preferensial akan mengisi kekosongan yang kita tinggalkan. Dalam waktu dekat, para pengusaha akan mulai mengurangi kapasitas produksi dan bisa jadi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.
Syarat-syarat kolonialisme gaya baru yang lebih memprihatinkan, bukan hanya tarif yang diberlakukan. Pemerintah AS juga menyodorkan serangkaian syarat jika Indonesia ingin kembali mendapatkan preferensi dagang. Di antaranya adalah tuntutan agar Indonesia membuka transparansi penuh atas seluruh bentuk subsidi industri, menghapus pembatasan investasi asing di sektor strategis seperti nikel, mineral, dan energi, serta mencabut larangan ekspor bahan mentah yang menjadi bagian inti dari program hilirisasi nasional.
Amerika juga menuntut agar Indonesia aktif bergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), sebuah kerangka kerja ekonomi yang secara politis dan strategis dirancang untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Lebih jauh, terdapat tekanan terselubung agar Indonesia bersedia membeli pesawat tempur dan sistem persenjataan buatan Amerika Serikat sebagai bentuk komitmen dalam kerja sama pertahanan.
Indonesia bahkan dituntut membuka akses teknologi digital dan komunikasi kepada perusahaan-perusahaan besar AS. Ini termasuk menyerahkan data industri strategis dan memperlonggar regulasi privasi serta perlindungan pasar domestik. Dalam banyak hal, permintaan-permintaan ini bukan lagi syarat kerja sama dagang, melainkan bentuk eksploitasi ekonomi yang sistematis.
Ini bukan syarat dagang biasa. Ini adalah bentuk kolonialisme ekonomi, di mana Indonesia dipaksa untuk menyerahkan kedaulatan industri dan pertahanannya hanya untuk mendapat akses pasar. Lebih menyakitkan, pemerintah kita menanggapinya dengan senyum manis dan anggukan setuju. Seolah-olah ini bukan ancaman, melainkan karpet merah menuju kemakmuran. Pemerintah dan Ilusi Narasi Positif
Narasi pemerintah Indonesia terhadap masalah ini sangat janggal. Bukannya membangun posisi tawar dan melakukan tekanan diplomatik balik, pemerintah justru menyebarkan ilusi bahwa ini adalah bentuk pengakuan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia. Menteri-menteri menyebut bahwa tarif ini harus dijadikan momentum memperkuat pasar domestik dan hilirisasi industri. Padahal, justru hilirisasi-lah yang sedang diserang oleh tarif ini.
Ketika pemerintah memilih untuk mengabaikan fakta dan menjual optimisme semu, publik menjadi korban. Pelaku usaha, akademisi, dan pengamat ekonomi menyampaikan kritik tajam. Survei CSIS menunjukkan 62 persen pelaku industri menilai pemerintah gagal merespons dengan strategi yang jelas. Sementara 51 persen masyarakat percaya bahwa pemerintah menyembunyikan konsekuensi sesungguhnya dari kebijakan ini. Alih-alih bersikap tegas, pemerintah terlihat justru mencari celah untuk tetap bisa memenuhi keinginan AS demi mempertahankan relasi dagang jangka pendek yang sebenarnya timpang.
Kerugian jangka panjang yang diabaikan
kerugian ekonomi akibat tarif ini tidak hanya terbatas pada menurunnya volume ekspor. Yang lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan investor global terhadap komitmen dan keberanian Indonesia dalam mempertahankan kebijakan industrinya. Dalam lima tahun ke depan, negara ini bisa kehilangan lebih dari Rp.68 triliun hanya dari penurunan ekspor logam ke AS. Itu belum menghitung efek domino terhadap sektor manufaktur lainnya, termasuk elektronika, tekstil, dan komponen otomotif.
Investor yang sebelumnya tertarik pada sektor hilirisasi mineral kemungkinan akan berpikir ulang, karena melihat pemerintah yang terlalu mudah tunduk pada tekanan luar. Risiko reputasi ini jauh lebih mahal daripada angka tarif itu sendiri. Dan celakanya, semua ini terjadi dalam diam, karena pemerintah lebih sibuk merayakan pujian daripada mempertahankan kedaulatan.
Sektor pendidikan dan riset juga akan terkena dampaknya. Hilangnya aliran investasi dari industri-industri strategis dapat menurunkan peluang pengembangan teknologi lokal. Dalam jangka panjang, Indonesia akan tetap menjadi negara pengolah, bukan pengembang. Kita akan selalu bergantung pada lisensi, teknologi asing, dan pasar luar. Ini adalah lingkaran ketergantungan yang dibangun oleh desain kebijakan global yang menyingkirkan negara berkembang dari jalur inovasi.
Bandingkan dengan Negara Lain: Mengapa Indonesia Begitu Lemah?
Brasil, India, dan bahkan Afrika Selatan merespons tarif dan tekanan dagang dengan pendekatan diplomasi keras. Mereka menuntut di forum WTO, membangun aliansi dagang alternatif, dan mempertahankan kebijakan industrinya dengan argumen kuat. Tapi Indonesia memilih jalur sebaliknya. Diam, patuh, dan berusaha tampil menyenangkan. Ini bukan strategi, ini bentuk kepasrahan.
Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, mulai dari nikel, timah, batubara, hingga potensi energi hijau. Tapi semua itu menjadi sia-sia jika pemerintah tidak punya nyali menjaga aset tersebut. Dalam banyak hal, kita kembali seperti masa kolonial. Kita menambang, negara lain menentukan siapa yang boleh membeli. Kita membangun pabrik, mereka yang menentukan apakah itu “adil” atau “distorsif”. Kita membuka pasar, mereka yang mengatur siapa yang boleh masuk.
Lebih dari itu, kita menyerahkan kendali masa depan kepada negara yang terang-terangan tidak mendukung kemandirian ekonomi kita. Bagaimana mungkin kita bisa tumbuh jika semua keputusan ekonomi strategis kita harus terlebih dahulu lolos uji restu dari Washington?
Jangan tukar kedaulatan dengan akses pasar
tarif 19 persen dari Amerika Serikat bukan sekadar perang dagang. Ini adalah peringatan keras tentang posisi Indonesia dalam tatanan global. Dan sejauh ini, kita tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Kita bahkan membuka lebih lebar pintu negosiasi, sekalipun yang masuk membawa tuntutan gila yang mengancam masa depan industri nasional.
Pemerintah seharusnya bangkit, bukan hanya untuk mempertahankan akses ekspor, tapi untuk menjaga martabat ekonomi Indonesia. Jangan lagi ada kesepakatan dagang yang mengharuskan kita membeli pesawat tempur sebagai imbalan. Jangan ada lagi tekanan yang membuat kita menyerah pada larangan ekspor bahan mentah. Dan jangan sekali-kali menyerahkan sektor strategis kita hanya demi pujian dari Washington.
Bangsa ini membutuhkan keberanian baru untuk menghadapi dunia. Bukan keberanian untuk menyenangkan negara lain, tapi keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jika Indonesia terus bermain dalam aturan yang dibuat pihak lain tanpa berani mengajukan keberatannya, maka kita hanya akan menjadi pion dalam permainan ekonomi global yang menindas.
Jika kita terus seperti ini, maka dalam sejarah dunia modern, Indonesia akan dikenang bukan sebagai kekuatan baru Asia Tenggara, tapi sebagai negara besar yang menyerah dalam diam. Rakyat akan membayar harga mahal dari sebuah pemerintahan yang terlalu takut menolak, terlalu sibuk mencari simpati asing, dan lupa bahwa tugas utama negara adalah melindungi rakyat dan industrinya.
“Dunia sedang bergerak menuju masa depan yang keras. Jika kita tidak siap berdiri sendiri hari ini, maka kita akan dipaksa berlutut selamanya”.
