Oleh : Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Setelah penantian panjang 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto resmi di lantik menjadi Presiden Indonesia, Namun setelah pelantikan dan beberapa bulan menjabat tampaknya kepercayaan diri Prabowo Subianto mulai retak. Prabowo yang terkenal vokal dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan dekat dengan kalangan bawah tampaknya sudah berubah.
Prabowo Subianto tampaknya mulai melunak dengan kalangan elit, mulai memberikan statement bahwa apa yang telah di lakukan oleh presiden sebelumnya sesuatu yang benar, Prabowo mungkin merasa berhutang budi kepada Jokowi, percaya bahwa dukungan Jokowi dan Cawe-Cawe membantunya memenangkan pemilihan presiden 2024, yang lebih jauh mengikis kemerdekaannya sebagai seorang pemimpin.
Sebagai hilangnya kemerdekaan Prabowo dalam memimpin dapat di lihat dari 100 anggota kabinet yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencakup wakil menteri dan kepala dewan/lembaga strategis, Kabinet Zaken merupakan filosofi apologi untuk membungkus cara prabowo menghargai sekutu politiknya sehingga ia telah mengemas kabinetnya dengan orang-orang yang memenangkannya selama kampanye, terlepas dari kompetensi mereka.
Prabowo harus menerima kenyataan setengah dari menteri Jokowi alih-alih memilih timnya sendiri atau membawa bakat segar dari kumpulan besar Indonesia yang terdiri dari hampir 300 juta orang mencerminkan kurangnya kepercayaan pada kepemimpinannya sendiri. Ini menandakan kelanjutan yang mengkhawatirkan dari kebijakan Jokowi dan gaya tata kelola, yang telah dikritik karena gagal membawa kemajuan yang berarti.
Kabinet Prabowo sangat gemuk hal ini akan membuat tekanan yang sangat signifikan pada anggaran nasional. Mempertahankan sejumlah besar menteri dan wakil menteri tentu membutuhkan sumber daya yang substansial, karna masing-masing posisi dilengkapi dengan kantor, staf, dan anggaran. Alih-alih untuk membiayai masing-masing posisi, dana yang di dapat lebih baik digunakan saja untuk layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, atau pengembangan infrastruktur.
Selain kabinet Prabowo juga di wariskan stagnasi ekonomi. Apa yang disebut sebagai keberhasilan ekonomi Jokowi sebagian besar adalah mitos yang dibangun di atas utang yang tidak berkelanjutan dan kekayaan yang terkonsentrasi. Di bawah pemerintahannya, utang luar negeri melonjak dari US$263 miliar pada tahun 2013 menjadi US$408 miliar pada tahun 2024, dengan sebagian besar pertumbuhan PDB yang disebut-sebut didorong oleh uang pinjaman daripada produktivitas ekonomi riil.
Meskipun pemerintahan Jokowi mengklaim pertumbuhan PDB dari US$900 miliar pada tahun 2014 menjadi US$1,37 triliun pada tahun 2023, angka ini menyembunyikan kesenjangan yang dalam. Sebagian besar keuntungan ekonomi telah diraih oleh warga negara Indonesia yang paling kaya, sehingga pendapatan rata-rata orang Indonesia mendekati US$1.700 per tahun, jauh dari angka resmi US$5.000 per kapita yang disebut-sebut oleh pemerintah.
Dampaknya dari stagnasi ekonomi ini Prabowo harus menjilat ludahnya sendiri atas kata yang telah di kampanyekan nya yaitu pembenahan sistem pajak, kabinet Prabowo menaikan PPN dari 11% menjadi 12% guna menambah pendapatan negara, hal ini justru membuat Prabowo terjepit baik desakan dari kalangan elit maupun kalangan masyarakat yang merasa tertipu oleh Prabowo tidak sesuai janji kampanyenya.
Kabinet besar yang di nahkodai Prabowo saat ini fokus untuk memoles citra Prabowo dan Jokowi dari pada mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang mendesak yang dihadapi bangsa ini. Jika Prabowo terus berada di jalan ini, masa depan Indonesia suram. Negara ini akan menghadapi krisis anggaran, stagnasi ekonomi, dan kemungkinan pembatalan kebebasan demokrasi. Skenario terburuknya adalah pemerintahan Prabowo bisa menjadi lebih buruk daripada pemerintahan Jokowi, dengan kecenderungan otoriter yang menghambat peluang untuk kemajuan atau reformasi.
Prabowo harus memberanikan diri untuk lepas dari belenggu politik hutang budi dan dari genggaman orang-orang yang ingin cawe-cawe dalam pemerintahannya, sehingga Prabowo dapat lebih leluasa dan lebih lepas dalam mengambil sebuah tindakan dan membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap rakyat, sehingga kekecewaan dan keraguan di kalangan masyarakat yang mulai hilang kepercayaan terhadap Prabowo dapat kembali.
Beberapa kejadian beberapa pekan yang lalu baik itu dari kebijakan Kenaikan PPN dan Hukuman ringan terhadap terpidana koruptor cukup sudah membuat masyarakat bertanya-tanya apakah benar Prabowo Subianto berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada kaum elit saja, apakah narasi yang di bangun sebelumnya hanya sebuah kebohongan saja untuk menjadi Presiden Indonesia.
Dilema Prabowo terhadap “Politik Balas Budi” membuat dirinya kehilangan kepercayaan diri, sehingga membuat dirinya terjepit di dua sisi, jika hal ini terus berlanjut masa depan Indonesia di dalam kepemimpinan Prabowo Subianto tidak ada harapan, maka dari pada itu Prabowo harus lepas dari belenggu-belenggu politik balas budi baik itu dari pihak manapun, sehingga dengan tidak adanya cawe-cawe ini, Prabowo dapat mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.
