Oleh : Desi Mulia Fitri
Mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Syiah Kuala (USK) serta aktif di SKM Simeulue.
Ketika langit Papua diselimuti kabut asap, siapa yang harus bertanggung jawab atas dampak yang dirasakan masyarakat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Keberadaan kawasan hutan yang luas tidak serta-merta menjamin terhindarnya wilayah tersebut dari ancaman kerusakan ekologis. Persoalan pembukaan lahan, pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan, serta upaya pencegahan kebakaran menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, tetapi kewenangan tersebut juga mengandung kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat.
Persoalan ini berkaitan erat dengan hak konstitusional masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut menempatkan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, melainkan sebagai bagian penting dari hak dasar manusia. Ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap, masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan, salah satunya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan pencemaran udara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran udara tidak hanya berdampak pada keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
Namun, jaminan konstitusional tersebut tidak akan memiliki arti yang optimal apabila tidak diwujudkan melalui tindakan nyata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah memberikan landasan bagi negara dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanganan kerusakan setelah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Dalam konteks karhutla di Papua, pemerintah perlu memastikan bahwa kawasan rawan kebakaran mendapatkan pengawasan yang memadai, aktivitas pembukaan lahan dilakukan sesuai ketentuan, dan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti. Serta tanggung jawab negara tidak cukup ditunjukkan melalui kehadiran ketika kebakaran telah meluas, tetapi harus terlihat dari keseriusan membangun sistem perlindungan lingkungan yang mampu mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Selain pencegahan dan penegakan hukum, pemulihan lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah. Kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan membutuhkan penanganan sesuai dengan kondisi ekologisnya agar fungsi lingkungan dapat dipulihkan. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima akibat dari kebijakan lingkungan, tetapi juga harus dilibatkan dalam proses perlindungan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan kawasan hutan, penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Papua. Karena perlindungan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat yang hidup dan bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.
Pada akhirnya, kabut asap yang menyelimuti Papua menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan manusia. Persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai peristiwa kebakaran yang perlu segera dipadamkan, tetapi juga sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, memperkuat pengawasan, melakukan penegakan hukum, serta memastikan pemulihan lingkungan berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran melalui kepedulian, partisipasi, dan keterlibatan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Sebab, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak cukup hanya dijamin melalui ketentuan konstitusi, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata.






















































Leave a Review