Pengkhianatan Terang-Terangan Pemerintah Aceh

Penulis : Zuhari Alvinda Haris (Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

 

Ketika kita merefleksikan kembali bagaimana dahulu para calon pemimpin dan wakil rakyat berupaya mendapatkan dukungan masyarakat untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Aceh, mereka rela melakukan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan rakyat. Ada yang menyampaikan kesedihan, menawarkan janji, dan menyampaikan harapan, bahkan tidak sedikit yang mengorbankan prinsip dan martabat politiknya agar berhasil menduduki kursi kekuasaan yang pembiayaannya bersumber dari uang rakyat melalui pajak negara. Namun, ketika mereka telah mendapatkan semua yang diinginkan, mereka justru melupakan apa yang pernah dijanjikan, melupakan tugas yang diemban, serta mengabaikan kewajiban untuk melayani masyarakat.

Hari ini, lagi-lagi eksekutif dan legislatif terus memperlihatkan persengkokolan yang patut untuk di kuak, terutama terkait pengelolaan uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh. Satu bulan yang lalu, Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kembali mengesahkan anggaran belanja Pemerintah Aceh yang dialokasikan untuk tahun 2027 mendatang. Namun, pengesahan anggaran ini justru menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas alokasi belanja di lingkungan Pemerintah Aceh. Aceh yang seharusnya berfokus pada pembangunan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi tentunya tidak sepatutnya menghamburkan anggaran demi memenuhi kebutuhan belanja dan operasional pejabat Aceh untuk memperbanyak istri.

Selain itu, di tengah maraknya pengibaran bendera Bintang Bulan, sudah sepatutnya Gubernur Aceh dan Wakil nya hadir di tengah masyarakat untuk memperjelas posisi dan status bendera Bintang Bulan kepada masyarakat Aceh agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Bahkan, peristiwa penembakan yang terjadi di Tiro, Desa Pulo Kenari, Kabupaten Pidie, merupakan persoalan serius yang memperlihatkan adanya kegagalan pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang notabene merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Wakil Gubernur Dek Fadh mantan Kombatan, Ketua DPRA Zulfadhli (Abang Samalanga) Mantan Kombatan, dan Anggota DPR RI/DPRA yang merupakan mantan Kombatan, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Aceh dan Pusat. Hal ini juga menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat bahwa persoalan yang berkembang di Aceh, termasuk menyangkut pengibaran bendera Bintang Bulan, memiliki sensitivitas historis dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Apabila Pemerintah Aceh terus bersikap pasif dalam menyikapi persoalan ini, bukan tidak mungkin ketegangan akan semakin meningkat dan berbagai gerakan yang selama ini mereda kembali menguat di tengah masyarakat Aceh.

Dalam hal ini, terdapat dua hal yang menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Aceh. Apakah Pemerintah Aceh memang sengaja membiarkan dinamika dan ketegangan yang berkembang di tengah masyarakat untuk menekan pemerintah pusat agar kepentingan pejabat Aceh terpenuhi? Ataukah Pemerintah Aceh tidak berani mengambil sikap terhadap pemerintah pusat karena khawatir berbagai persoalan internalnya akan terungkap di hadapan rakyat Aceh? Tentunya, pertanyaan ini muncul ketika Pemerintah Aceh belum menunjukkan sikap yang tegas dalam menyikapi polemik bendera yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Jika benar pertanyaan pertama yang menjadi kenyataan, maka Pemerintah Aceh telah membiarkan masyarakat Aceh berada dalam situasi yang berpotensi memperuncing hubungan antara rakyat Aceh dan pemerintah pusat demi memenuhi kepentingan kelompok dan kepentingan sektoral tertentu. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah rakyat Aceh apabila kepentingan kelompok justru ditempatkan di atas kepentingan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan politik selama dua dekade terakhir. Namun, jika pertanyaan kedua yang benar, maka kepemimpinan Aceh patut dipertanyakan karena dinilai tidak memiliki keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di hadapan pemerintah pusat. Pada akhirnya, penilaian terhadap persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pembaca untuk melihat dan menilainya berdasarkan fakta serta perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu, masyarakat Aceh jangan lagi menutup mata terhadap berbagai persoalan yang telah menimpa masyarakat Aceh hari ini. Penulis tidak mengatakan bahwa meneriakkan kemerdekaan merupakan hal yang dapat dibenarkan dalam setiap keadaan, namun rasa kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kemarahan masyarakat merupakan kondisi sosial yang tidak dapat dibendung begitu saja. Sudah sepatutnya masyarakat Aceh menyampaikan tuntutan keadilan melalui gerakan yang damai dan konstitusional kepada para pemimpin mereka sendiri. Jika dalam kondisi seperti ini masyarakat masih memilih untuk diam, maka sulit untuk membayangkan bagaimana masa depan bangsa Aceh ke depannya. Tentunya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jika Aceh memang harus ditata ulang dari dasar, maka langkah revolusi merupakan jalan yang harus ditempuh untuk membenahi dan memperbaiki Aceh.

Seperti yang disampaikan oleh Hasan Tiro dalam penggalan kalimatnya, “Mate uloen gata geulanto, gadoh nanggroe gata mita.” Lantas, apakah kita ingin menyia-nyiakan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu dan diwariskan kepada kita saat ini? Karena “Terlahir sebagai bangsa Aceh adalah takdir, maka merawatnya adalah sebuah pilihan.”

KataCyber adalah media siber yang menyediakan informasi terpercaya, aktual, dan akurat. Dikelola dengan baik demi tercapainya nilai-nilai jurnalistik murni. Ikuti Sosial Media Kami untuk berinteraksi