Katacyber.com | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mendorong percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, DPR RI dan pemerintah diminta memastikan regulasi tersebut tidak memberikan kewenangan absolut kepada negara hingga berpotensi mengabaikan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (9/11/2026).
Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, mengatakan pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi, merupakan langkah penting untuk menyelamatkan keuangan negara. Meski demikian, upaya tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, pembentukan RUU Perampasan Aset harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dengan kewajiban melindungi hak konstitusional masyarakat.
“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara,” ujar Tri.
Dalam RDPU tersebut, DPP AMHTN-SI menyampaikan lima catatan penting yang perlu menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah dalam merumuskan substansi RUU Perampasan Aset.
Pertama, perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan, asumsi, maupun ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya tanpa melalui proses pembuktian yang sah.
Kedua, penerapan prinsip checks and balances diperlukan untuk mencegah pemusatan kewenangan pada satu lembaga penegak hukum. Fungsi penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset harus diatur secara jelas dan terpisah.
Ketiga, pengadilan independen harus menjadi pengendali utama dalam proses penyitaan dan perampasan aset. Mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF) hanya dapat diterapkan secara terbatas dengan persyaratan yang ketat.
Keempat, regulasi tersebut harus memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pasangan, ahli waris, kreditur, dan mitra usaha. Negara juga tetap berkewajiban melakukan pembuktian awal mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana.
Kelima, pengaturan mengenai illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar harus ditempatkan secara tegas dalam hukum pidana materiil berdasarkan asas legalitas, bukan dimasukkan secara terselubung ke dalam hukum acara perampasan aset.
Tri menegaskan, keberadaan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan negara mengambil alih aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi tersebut juga harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
“Bagi DPP AMHTN-SI, pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merampas hak warga negara secara sewenang-wenang,” tegasnya.
DPP AMHTN-SI berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan DPR RI dan pemerintah dalam menyusun RUU Perampasan Aset yang akuntabel, transparan, serta berlandaskan prinsip negara hukum dan keadilan.
