Oleh Zulfata., S.Ud., M.Ag (Ketua Umum Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh/DPP AMMPA)
Agak lain memang mencermati kondisi Aceh hari ini, namun demikian Aceh tetap memiliki peradaban utuh meskipun pergeseran nilai peradabannya cenderung semakin mengarah pada kesenjangan masa lalu dan masa kini. Tanpa ingin terjebak pada romantika sejarah Aceh, atau tak ingin berapologi, penulis percaya bahwa kesadaran sejarah politik peradaban adalah salah satu pilar kekuatan untuk menata Aceh hari ini yang sedang berada di fase “luluhlantak lanjutan” akibat kekuasaan tidak beriringan dengan apa yang disebut sebagai panggilan sejarah Aceh.
Diakui atau tidak, masyarakat Aceh pernah dikenal heroik berjuang, militan dalam menjunjung tinggi nilai spiritualitas Islam, berjiwa besar, rela berkorban atas kepentingan umat, agama dan bangsa. Fakta-fakta ini masih lengkap dalam rentetan peristiwa sejarah; mulai masa kerajaan, kolonial Belanda, orde lama dan orde baru.
Membaca nilai dan karakteristik masyarakat Aceh masih mudah ditemukan melalui simpul-simpul simbolik adat-istiadat, budaya kearifan lokal, hingga kekuatan kekuasaan terpadu dalam kesatuan utuh antara ketauhidan dan arah kendali kekuasaan. Sederhananya, nilai keislaman, kemanusiaan, kebudayaan, kesejahteraan, keteladanan politik bersarang pada tipe kepemimpinan Aceh yang diakui dunia. Sehingga nama Aceh pernah mulia di panggung dunia, Aceh pernah menjadi pusat peradaban dunia dengan keberadaan jami’ah Baiturahman (kampus pada masa itu), kesatria menghadapi ancaman yang merendahkan rakyat Aceh. Perlawanan penjajahan bergerak satu tarikan nafas dengan visi membumikan Islam di Serambi Mekah tanpa penjajakan dalam bentuk apapun.
Meski operasi kolonial Belanda pada satu fase politik Aceh nyaris sukses membelah kekuatan politik Aceh agar politik Aceh berubah dari politik spiritual pembebasan penjajahan berubah menjadi sekularisme dangan berbagai pendekatan dan wajah yang menyusup dari internal ke-Aceh-han. Namun kesadaran kolektif keislaman Aceh pada waktu itu mampu menjadikan Aceh mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa pamrih, semata-mata hanya untuk membuka karpet merah bagi jalan rakyat Aceh kuasa dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah tanpa manipulasi. Ada iktibar politik ketaqwaan yang bergumpal di sana yang masih relevan untuk menjadi modal pembangunan politik Aceh hari dan masa depan.
Kini, rakyat Aceh terus berjalan melalui rel sejarah yang tiba pada kondisi kekuasaannya seperti kehilangan jati diri. Penjajahan dan pembodohan lokal “beranak-pinak”. Provokasi perpecahan, penipuan, pembodohan, adu-domba, penindasan struktural hingga penjajahan lokal atas nama pejuang kedaulatan seakan telah menjadi tren dan satu-satunya pilihan berpolitik Aceh hari ini. Mudah melawan suatu politik yang bermanuver dari luar wilayah Aceh, namun di waktu bersamaan gagap dan pengecut membongkar benalu kekuasaan yang berkembangbiak dari dalam pemerintahan daerah. Apakah itu berasal dari pemimpin masa kini maupun berkubang dalam politik yang semakin mengerdilkan rakyat Aceh yang mudah dikendalikan dalam bentuk rupiah.
Memang politik peradaban Aceh punya tampilannya sendiri yang barangkali generasi mudanya tidak dapat memilih untuk ingin bertahan hidup di iklim kekuasaan macam apa, namun demikian generasi muda Aceh didorong mampu keluar dan mampu mendorong Aceh keluar dari perangkap politik yang tidak menjunjung keadaban publik, kekuasaan sekedar jalan dan cara, pudar kepercayaan pada kekuatan yang berlandaskan ketauhidan universal. Dalam konteks ini seluruh lapisan masyarakat Aceh terus diuji sejarah kekuasaannya dari masa ke masa namun terkesan tak pernah lulus ujian.
Mungkinkah sejarah peradaban politik Aceh berulang kejayaannya? atau sebaliknya tersungkur jauh menggelinding ke dalam jurang politik serakah yang tak peduli Aceh terancam pada kemiskinan dan ancaman bencana yang begitu mengerikan.
Dari uraian singgungan fakta politik peradaban Aceh ini kita dapat memetik hikmah bahwa militansi dan arah kekuasaan Aceh akan stabil jika spirit pilar-pilar kekuasaan lokal di Aceh mampu mengkontekstualisasi apa yang disebut sebagai sumber politik peradaban Aceh yang utuh. Dampak dari ini tentunya harus melihat sejauhmana keteladanan, integritas, daya juang calon pemimpin Aceh yang lahir dari panggilan sejarah untuk jadi petarung politik hari ini.
Atas dasar itulah, membenah Aceh hari ini, atau mengisntal ulang Aceh hari ini tidak boleh tenggelam pada tatakelola sejarah yang mewariskan dendam, yang mewariskan permusakan antar korban. Untuk itulah kita semua patut berkaca diri; sejak kapan sejarah politik peradaban Aceh mengedapan “kepengecutan politik” yang tumbuh subur di tanahnya sendiri? Sejak kapan sejarah politik peradaban Aceh kalah dengan sandiwara segelintir elite yang mahir memperkaya diri?
Atas dasar inilah pilar-pilar kekuasaan politik lokal mesti didorong untuk berkomitmen dengan anak tangga kehidupan hari ini dan masa depan untuk mampu membuktikan kinerja-kinerja politik berbasis panggilan sejarah meningkatkan martabat masyarakat, bukan menelantarkan dan merentangkan penderitaan tanpa ada kepastian jawaban dari pemegang mandat kekuasaan yang fana dan hilang dimakan musim politik lima tahunan.
