Balik Papan- Kongres PDHI ke-20 di Balikpapan menjadi momentum penting dalam menentukan arah profesi dokter hewan Indonesia. Forum ini bukan hanya menentukan orientasi kebijakan profesi ke depan, tetapi juga memilih pemimpin yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi langkah nyata. Kegiatan dilaksanakan pada 15–18 Oktober 2026.
Tantangan yang dihadapi membentang dari perlindungan hukum dan kesejahteraan anggota, mutu pendidikan, tumpang tindih regulasi, hingga penguatan peran dokter hewan dalam kesehatan hewan, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Di saat yang sama, peluang pengembangan karier yang lebih luas dan merata bagi dokter hewan di berbagai sektor juga perlu menjadi perhatian.
Empat kandidat Ketua Umum PB PDHI periode 2026–2030, yakni drh. Mirjawal, MM., drh. Deddy F. Kurniawan, M.Vet., drh. M. Th. Widiastuti., dan drh. Andi Wijanarko, MM., menghadirkan beragam gagasan dan pendekatan dalam menjawab tantangan tersebut. Perbedaan latar belakang, pengalaman, dan program kerja. Merupakan bagian dari dinamika demokrasi organisasi yang patut dicermati secara kritis. Namun, di balik kontestasi figur dan tawaran program, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan bersama: bukan sekadar siapa yang paling layak menjadi pemimpin, melainkan nakhoda seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh profesi dokter hewan Indonesia?
Empat pendekatan, satu tujuan
Gagasan drh. Mirjawal, MM., menonjolkan penguatan pelayanan dan perlindungan anggota. Perluasan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, digitalisasi layanan, penguatan Unit Organisasi Non-Teritorial (UPNT), serta peningkatan kapasitas anggota melalui e-learning ber-SKPB menggambarkan pendekatan yang menempatkan kebutuhan anggota sebagai titik awal pelayanan organisasi. Pesan yang terkandung di dalamnya sederhana, tetapi penting: organisasi profesi harus hadir ketika anggotanya membutuhkan dukungan. Tantangannya adalah memastikan bahwa berbagai layanan tersebut dapat diakses secara luas dan memberikan manfaat yang nyata bagi anggota dengan kebutuhan yang beragam.
Sementara itu, drh. Deddy F. Kurniawan, M.Vet., menawarkan pendekatan transformasi kelembagaan dan perluasan jejaring. Gagasan seperti PDHI Command Center, PDHI Institute (lembaga think tank), dan PDHI Academy (wadah pelatihan dan standarisasi) diarahkan untuk mendukung modernisasi organisasi. Penguatan cabang melalui pengembangan potensi lokal menjadi Center of Excellence, pembentukan Youth Enterprise untuk merangkul dokter hewan gen z dan millenial. Namun, modernisasi tidak cukup diukur dari banyaknya platform atau lembaga baru yang dibentuk. Ukuran keberhasilannya terletak pada sejauh mana inovasi tersebut meningkatkan kualitas layanan, membuka kesempatan bagi anggota, dan memperkuat kinerja organisasi hingga ke tingkat cabang.
Sementara itu, pendekatan kepemimpinan drh. M. Th. Widiastuti menempatkan advokasi regulasi, diplomasi birokrasi, dan perlindungan hukum sebagai pilar penting. Gagasan ini relevan ketika dokter hewan menghadapi ketidakpastian hukum dalam menjalankan praktik, keterbatasan formasi dalam birokrasi daerah, maupun persoalan penyelesaian sengketa medik veteriner. Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa persoalan profesi tidak selalu dapat diselesaikan melalui pelayanan internal organisasi. Sebagian membutuhkan advokasi kebijakan, dialog dengan pemerintah, dan kemampuan diplomasi yang konsisten. Tantangannya adalah memastikan bahwa advokasi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut menjadi perubahan kebijakan yang dapat dirasakan anggota.
Adapun drh. Andi Wijanarko, MM., menghadirkan pendekatan yang menitikberatkan pada kepastian hukum bagi praktisi dan pembenahan tata kelola organisasi. Isu seperti penggunaan obat off-label, kebutuhan akan kejelasan regulasi obat hewan, serta perbedaan prosedur perizinan praktik di berbagai daerah menjadi bagian dari persoalan operasional yang perlu mendapat perhatian. Gagasan penataan organisasi melalui arsitektur “7 Strongs”, penguatan harmonisasi regulasi dan perizinan, serta pengawalan Rancangan Undang-Undang Kedokteran Hewan menunjukkan orientasi pada pembenahan sistem. Namun, agenda tersebut membutuhkan peta jalan yang realistis, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan strategi advokasi yang terukur agar tujuan jangka panjang dapat diterjemahkan menjadi kemajuan konkret.
Nakhoda yang mampu menerjemahkan gagasan
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan perlindungan profesi, kepastian hukum, kesejahteraan anggota, dan regenerasi dokter hewan, kepemimpinan PDHI tidak cukup hanya bertumpu pada visi yang menjanjikan. Keempat kandidat menawarkan pendekatan berbeda yang tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Pelayanan anggota, modernisasi organisasi, advokasi kebijakan, dan pembenahan tata kelola justru dapat saling melengkapi. Namun, organisasi profesi membutuhkan pemimpin yang mampu menentukan prioritas, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, strategi pelaksanaan yang terukur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya gagasan siapa yang terdengar paling menarik, melainkan bagaimana program-program tersebut diterjemahkan menjadi dampak besar bagi profesi. Sebab, organisasi yang kuat bukan semata-mata organisasi dengan program terbanyak, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan setelah kepercayaan diberikan. Maka, layak kita nantikan siapa yang kelak dipercaya menjadi nakhoda PB PDHI periode 2026–2030.
Manusya Mriga Satwa Sewaka!
Viva Veteriner Indonesia!
