Oleh Zulfata (Ketua Umum Angkatan Muda-Mudi Perjuangan Aceh)
Pasang surut kekuatan politik anak muda terus terjadi. Pilpres 2024 pernah menjadi saksi bisu bahwa klaim kekuatan anak muda dapat membungkus kekuatan mengotak-atik konstitusi, aturan bobol, moralitas politik ketokohan wakil presiden ambruk. Tetapi semua itu bukanlah akhir dari perjalanan kekuatan politik muda. Setiap rezim punya tipologi tersendiri bagaimana politik generadi muda menampakkan eksistensinya.
Di tengah terjadinya gelombang pasang untuk menghadapi konstelasi politik 2029, generasi muda menjadi incaran politik, di waktu bersamaan, generasi tersebut mengalami dampak beruntun kaibat penyalahgunaan kekuasaan. Dampaknya, generasi muda terperangkap dalam kesulitan mencari pekerjaan, tingkat daya beli rendah, hidup dalam bayangan industri marak PHK atau upah tak layak, tren pejabat korupsi hingga mengakarnya politik dinasti dari nasional merembes ke lokal.
Iklim politik menyeluruh yang membuat politik sekaan “mengerjain anak muda” harus dibongkar atau didobrak secara politik, sehingga cara kerja politik kaum muda tidak selalu diletakkan dipinggiran atau hanya sebatas pajangam etalase tampilan depan pemasaran.
Barangkali Indonesia sudah cukup dewasa bagaimana denyut juang politik anak muda menerobos tembok-tembok kekuasaan, apakah itu berwajah feodal, militeristik, fasis, dinasti hingga kroni korporasi yang menelurkan kesenjangan sosial. Potret kekuasaan brutal sedemikian pernah dibongkar dan diruntuhkan oleh kaum muda yang berpolitik pada prinsip gagasan realistik dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi dan kekuasaan.
Dalam konteks Aceh, lantas bagaimana kekuatan politik kaum muda mengambil peran? Atas dasar itu, gagasan politik kaum muda yang realistis dan visioner harus mempu menjadi semacam posisi tarik kekuasaan yang dijajakinya, sehingga kaum muda berpolitik bukan sebagai prajurit mati konyol, melainkan sekelompok kesatria dalam barisan politik yang kompleks.
Sebagai seorang yang memandang politik adalah jalan juang dan pengabdian serta instrumen menolong banyak nasib hajat masyarakat, agar nasib anak muda yang bukan dari kalangan keluarga “cendana” atau bertahta, pada posisi inilah seluruh anak muda yang merasa lingkungannya babak belur akibat kemiskinan struktur atau produk penyalahgunaan kekuasaan, mestilah cepat sadar agar tidak boleh sekedar menjadi penonton atau merasa nyaman di barisan yang merusak daerah dari dalam ke-Acehan.
Ketegasan kaum muda untuk menghidupkan daya juang agar api perjuangan dalam menegur kebijakan yang serampangan serta kebijakan yang yang tak mampu mendongkrak kesejahteraan khalayak Aceh, maka sudah saatnya pemuda Aceh berpolitik secara rasional untuk kemaslahatan Aceh.
Upaya penyelamatan Aceh melalui jalur politik memang membutuhkan cakrawala dan empati yang mendalam dalam melihat perkembangan Aceh dari masa ke masa. Sederhananya, Aceh kini babak belur, sudah dihantam bencana ekologi, dipolarisasi pula oleh golongan politisi serakah yang marak menjadi pemain kunci di posisi strategis pemerintah daerah.
Benalu politik Aceh sedemikian harus bisa diterobos oleh kekuatan politik kaum muda, baik melalui gagasan kritisnya, konsolidasi politik pengawasaannya, hingga keberanian menjadi penentu arah politik partai politik atau daerah di Aceh. Sehingga partai politik atau daerah di Aceh tampil beda cara mainnya dengan panggung drama politik nasional.
Aceh kini butuh penanganan khusus, jalannya adalah transparansi, koneksi dan integritas, peluang tertinggi kemampuan tersebut akan terbentuk pada poros politik kaum muda Aceh. Generasi muda Aceh tidak boleh mudah ditipu oleh pihak manapun yang merasa paling paham mengurus Aceh. Perebdaan pilihan politik mesti menjadi proses pendewasaan politik anak muda, bukan untuk memecahkan atau membenturkan anak muda satu sama lainnya. Persatuan politik anak muda Aceh harus diarahkan bagaimana Aceh jangan ditipu lagi hari ini dan di kemudian hari, apakah itu soal pembagian hasil migas, lapangan pekerjaan, hingga kualitas pendidikan dan kesehatan.
Politik kaum muda Aceh hari ini harus menjadi panglima politik di daerahnya sendiri. Partai politik dan publik mesti dirancang agar gerakan politik kaum muda diletakkan di “meja persidangan kebijakan publik”. Sehingga kekuatan politik kaum muda dapat menggarap secara totalitas dalam menjawab tuntutan rakyat Aceh yang terus menjerit atas dominannya praktik basa-basi politik birokrasi yang semakin memuakkan. Pelayanan publik tak berbanding lurus dengan anggaran publik yang dihabiskan. Sehingga bukan solusi kerakyatan yang didapat, melainkan pejabat-pejabat memperkaya diri dan golongan yang sering kita temukan.
Atas kondisi kronis Aceh hari inilah sudah sepatutnya politik kaum muda mesti ikut terjun bertarung dalam setiap momentum politik. Sehingga dalam pertarungan tersebut kita dapat melihat apa jadinya politik tanpa dikontrol atau dikendalikan oleh generasi muda Aceh. Pertaruhan kekuatan politik kaum muda ini juga akan melihat sejauhmana praktik kaum serakah dapat bertahan mengelabui masyarakat yang dipimpinnya?
