Kerja yang mempermudah rakyat harus ditopang integritas, pengawasan, dan keberanian menolak praktik di luar ketentuan.
BANDA ACEH – Kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan dibangun melalui perilaku aparatur yang berintegritas. Dalam pembukaan kegiatan PRESTASI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri ATR/Kepala BPN menanamkan semangat bekerja untuk mempermudah rakyat. Pesan ini menegaskan bahwa transformasi sistem harus berjalan bersama pembentukan budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab.
Integritas terlihat dalam tindakan sehari-hari: memberikan informasi yang sama kepada setiap pemohon, memproses berkas berdasarkan urutan dan ketentuan, menolak gratifikasi, serta menyampaikan kekurangan dokumen secara terbuka. Ketika standar diterapkan konsisten, masyarakat memperoleh rasa adil dan dapat memperkirakan langkah yang harus dilakukan.
Bagi warga Banda Aceh, pelayanan berintegritas juga membutuhkan partisipasi. Masyarakat tidak perlu menawarkan uang, hadiah, atau fasilitas kepada petugas. Upaya mencari perlakuan khusus justru merusak sistem dan menciptakan ketidakadilan bagi pemohon lain yang mengikuti prosedur.
Transparansi biaya menjadi perlindungan bagi kedua pihak. Pemohon perlu memastikan pembayaran dilakukan melalui kanal yang ditetapkan dan memperoleh bukti. Apabila ada permintaan biaya tanpa dasar atau tanpa tanda terima, masyarakat berhak meminta penjelasan dan menyampaikan pengaduan melalui mekanisme resmi.
Pengawasan bersama KPK menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Pendidikan integritas, pemetaan risiko, perbaikan proses, dan penguatan sistem pengaduan merupakan bagian dari pencegahan. Tujuannya adalah menutup celah sebelum dimanfaatkan.
Pelayanan yang mempermudah rakyat bukan berarti mengabaikan persyaratan. Kemudahan hadir melalui informasi yang jelas, proses yang efisien, dan bantuan untuk memahami prosedur. Ketelitian tetap diperlukan karena produk pertanahan berkaitan dengan hak dan dapat berdampak jangka panjang.
Budaya integritas juga memerlukan perlindungan terhadap pihak yang melapor dengan itikad baik. Pengaduan perlu memuat waktu, tempat, pihak terkait, dan bukti yang tersedia. Informasi yang terstruktur memudahkan pemeriksaan serta mencegah laporan berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar.
Di dalam organisasi, pimpinan harus memberi contoh dan memastikan petugas memahami risiko pada setiap titik layanan. Rotasi tugas, pencatatan digital, supervisi, dan evaluasi pengaduan dapat saling melengkapi. Sistem yang kuat membantu aparatur bekerja benar sekaligus melindungi mereka dari tekanan untuk menyimpang.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengajak masyarakat menjaga ruang pelayanan yang bersih. Gunakan saluran resmi, simpan bukti transaksi, dan laporkan dugaan penyimpangan secara bertanggung jawab. Kepercayaan publik akan tumbuh apabila aparatur dan masyarakat bersama-sama menolak praktik yang bertentangan dengan integritas.
