Percepatan verifikasi BPHTB memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan layanan pertanahan tanpa mengurangi ketelitian.
BANDA ACEH – Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani Surat Edaran Bersama yang mendorong verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diselesaikan dalam tiga hari. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan kelancaran layanan peralihan hak karena pemenuhan kewajiban BPHTB menjadi salah satu bagian penting dalam proses administrasi.
BPHTB merupakan kewajiban yang muncul dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai ketentuan. Proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena layanan pertanahan dan administrasi BPHTB berada pada kewenangan yang berbeda, koordinasi antarlembaga menentukan apakah permohonan dapat bergerak tanpa jeda yang tidak perlu.
Bagi masyarakat Banda Aceh, target tiga hari memberikan harapan terhadap proses yang lebih terukur. Namun, target tersebut hanya dapat dicapai apabila data transaksi, identitas para pihak, objek tanah, dan dokumen pendukung telah disampaikan dengan benar. Kesalahan nilai, perbedaan data, atau dokumen yang belum lengkap tetap memerlukan klarifikasi.
Pemohon sebaiknya menyiapkan dokumen sejak sebelum penandatanganan akta atau pengajuan peralihan hak. Konsultasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan instansi yang berwenang membantu memastikan kewajiban dihitung serta dilaporkan sesuai aturan. Bukti pembayaran dan hasil verifikasi perlu disimpan sebagai bagian dari berkas.
Percepatan bukan berarti mengurangi pengawasan. Verifikasi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan dan mencegah data yang tidak sesuai masuk ke proses berikutnya. Dengan standar waktu yang jelas, pemerintah daerah dapat memperbaiki alur kerja, sementara masyarakat mengetahui kapan perlu melakukan tindak lanjut.
Sinergi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pertanahan tidak dibentuk oleh satu instansi saja. Pemerintah daerah, PPAT, kantor pertanahan, dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan. Keterlambatan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan proses, sehingga komunikasi dan pertukaran data perlu berlangsung tertib.
Target tiga hari perlu didukung mekanisme pencatatan waktu yang jelas, termasuk ketika berkas dikembalikan untuk perbaikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah proses masih berada pada tahap verifikasi atau menunggu data tambahan. Transparansi status mengurangi kebutuhan datang berulang kali hanya untuk menanyakan perkembangan.
Pemohon juga harus berhati-hati terhadap tautan pembayaran atau pesan yang tidak berasal dari sistem resmi. Informasi mengenai kode bayar, rekening, dan hasil verifikasi harus diperiksa melalui kanal yang berwenang. Perlindungan dari penipuan digital menjadi bagian penting dalam percepatan layanan berbasis pertukaran data.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengajak masyarakat memanfaatkan informasi resmi dan tidak menyerahkan pengurusan BPHTB kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya. Periksa kembali data sebelum diajukan, simpan seluruh bukti, dan gunakan saluran pengaduan resmi apabila menemukan permintaan biaya di luar ketentuan.
