Pelayanan yang transparan, data yang tertib, dan partisipasi masyarakat menjadi benteng penting terhadap praktik mafia tanah.
BANDA ACEH – Transformasi pelayanan pertanahan tidak hanya bertujuan mempercepat proses. Pembenahan sistem juga diarahkan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Kementerian ATR/BPN menempatkan kepastian prosedur, penguatan data, dan peningkatan integritas sebagai unsur penting dalam mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Praktik mafia tanah dapat memanfaatkan dokumen yang tidak tertib, identitas yang tidak jelas, informasi batas yang lemah, atau ketidaktahuan pemilik mengenai status tanahnya. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari pengelolaan dokumen oleh setiap pemegang hak. Sertipikat, akta, bukti pembayaran, dan surat-surat pendukung perlu disimpan dengan baik serta tidak diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Masyarakat Banda Aceh juga perlu memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Penawaran untuk mempercepat proses melalui jalur tidak resmi harus dihindari. Prosedur yang tampak lebih singkat tetapi tidak terdokumentasi justru dapat membuka risiko sengketa, pemalsuan, atau peralihan hak tanpa persetujuan yang sah.
Penguatan data pertanahan membantu petugas memeriksa keterkaitan antara pemegang hak, dokumen, dan bidang tanah. Semakin akurat dan terhubung data yang tersedia, semakin mudah ketidaksesuaian dikenali. Transformasi layanan karena itu berkaitan erat dengan pembaruan data dan disiplin pencatatan, bukan semata-mata penggunaan aplikasi.
Di tingkat masyarakat, kejelasan batas bidang tetap menjadi perlindungan dasar. Pemilik tanah sebaiknya menjaga tanda batas, membangun komunikasi dengan tetangga berbatasan, dan tidak membiarkan perbedaan batas berlarut. Apabila muncul keberatan, penyelesaian melalui mekanisme yang sah jauh lebih aman daripada tindakan sepihak di lapangan.
Transparansi biaya dan waktu pelayanan juga mengurangi ruang bagi perantara yang tidak bertanggung jawab. Pemohon perlu meminta informasi dari loket atau kanal resmi, menyimpan bukti pembayaran, dan mencatat nomor berkas. Jika menemukan dugaan penyimpangan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi dengan bukti yang memadai.
Tanda peringatan yang perlu diwaspadai antara lain permintaan meminjam sertipikat tanpa tujuan jelas, ajakan menandatangani kertas kosong, penggunaan identitas oleh pihak lain, atau tawaran mengubah data tanpa proses resmi. Jika menghadapi situasi tersebut, pemilik sebaiknya menghentikan transaksi dan meminta penjelasan dari pihak berwenang.
Keluarga juga dapat melakukan inventarisasi aset secara berkala. Catat letak dokumen, kondisi penguasaan fisik, dan siapa yang diberi kuasa untuk mengurusnya. Kebiasaan ini sangat membantu ketika pemilik berusia lanjut, berada di luar daerah, atau ketika tanah dikelola bersama oleh beberapa ahli waris.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengajak warga menjadikan tertib administrasi sebagai bagian dari perlindungan aset. Pencegahan mafia tanah merupakan pekerjaan bersama: pemerintah memperbaiki sistem dan pengawasan, sementara masyarakat menjaga dokumen, menggunakan prosedur resmi, dan segera melaporkan indikasi penyalahgunaan.
