Pelayanan pertanahan yang baik harus memberikan kepastian persyaratan, proses, biaya, dan hasil kepada setiap pemohon.
BANDA ACEH – Transformasi pelayanan pertanahan memiliki tujuan yang sederhana namun mendasar: masyarakat memperoleh kepastian. Arah tersebut kembali ditekankan Kementerian ATR/BPN dalam upaya menyebarkan semangat perubahan pelayanan. Kepastian yang dimaksud tidak hanya mengenai selesainya sebuah produk layanan, tetapi juga mencakup informasi persyaratan, alur proses, waktu, dan biaya yang dapat dipahami sejak awal.
Bagi warga Kota Banda Aceh, kepastian pelayanan berarti mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum mengajukan permohonan. Informasi yang jelas mengurangi bolak-balik akibat berkas kurang lengkap dan membantu masyarakat membedakan prosedur resmi dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semakin terbuka sebuah proses, semakin kecil ruang bagi praktik percaloan atau janji penyelesaian yang tidak sesuai ketentuan.
Setiap jenis layanan memiliki karakteristik berbeda. Pendaftaran pertama kali, peralihan hak, pemecahan bidang, pengukuran, atau pengecekan dokumen memerlukan persyaratan dan pemeriksaan yang tidak selalu sama. Karena itu, masyarakat perlu memastikan jenis layanan yang dipilih sesuai dengan kebutuhannya, kemudian menyiapkan dokumen berdasarkan daftar persyaratan resmi.
Kepastian juga bergantung pada kualitas data yang disampaikan pemohon. Nama, nomor identitas, data bidang, alas hak, dan dokumen pendukung harus konsisten. Apabila terdapat perbedaan penulisan atau perubahan keadaan hukum, pemohon perlu menjelaskannya melalui dokumen yang sah. Ketelitian pada tahap awal akan memudahkan pemeriksaan berikutnya.
Dari sisi penyelenggara, orientasi pada kepastian menuntut proses kerja yang terukur dan komunikasi yang mudah dipahami. Masyarakat berhak mengetahui jika terdapat kekurangan berkas atau tahapan yang memerlukan tindak lanjut. Pemberitahuan yang jelas memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan tanpa kebingungan.
Transformasi pelayanan juga memerlukan penggunaan kanal digital secara bijak. Informasi daring dapat membantu masyarakat mempelajari layanan sebelum datang ke kantor. Namun, tautan, nomor kontak, dan akun media sosial harus dipastikan berasal dari kanal resmi agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan layanan pertanahan.
Empat pertanyaan sederhana dapat digunakan pemohon untuk menilai kejelasan layanan: apa persyaratannya, berapa biaya resminya, tahapan apa yang sedang berjalan, dan bagaimana memperoleh informasi hasilnya. Jawaban yang konsisten membantu masyarakat mengambil keputusan tanpa bergantung pada kabar dari mulut ke mulut.
Kepastian juga berarti adanya catatan ketika permohonan memerlukan perbaikan. Pemohon sebaiknya meminta penjelasan yang dapat ditindaklanjuti, melengkapi kekurangan melalui jalur yang ditentukan, dan tidak membuat dokumen pengganti tanpa dasar. Proses yang tertib mungkin membutuhkan ketelitian, tetapi memberi perlindungan lebih kuat pada hasil akhirnya.
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mengajak masyarakat membangun budaya pelayanan yang tertib: bertanya melalui kanal resmi, menyampaikan data yang benar, menyimpan tanda terima, dan memantau permohonan melalui mekanisme yang tersedia. Kepastian akan semakin kuat apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga transparansi serta integritas dalam setiap tahapan.
