Katacyber.com | Blangpidie – Kalangan mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengajak pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya untuk terus memperkuat komitmen pembangunan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Harapan tersebut disampaikan seiring memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Bupati Abdya dengan visi Arah Baru Abdya.
Mahasiswa asal Abdya, wahyuda, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat gampong. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran yang sebelumnya disampaikan oleh rekan sesama mahasiswa, Zuhari Alvinda Haris, yang turut menyoroti arah kebijakan pemanfaatan APBK.
Menurut Wahyuda, sebagai putra daerah dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Abdya. Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pos-pos anggaran yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap adanya penataan ulang yang lebih efektif terhadap penggunaan APBK Abdya. Alokasi anggaran untuk keperluan operasional pemerintahan maupun perjalanan dinas (SPPD) ke luar daerah kiranya dapat ditekan seefisien mungkin sehingga ruang fiskal yang tersedia dapat lebih difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Wahyuda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).
Menurutnya, efisiensi belanja birokrasi tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas publik, penguatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat gampong dan kecamatan. Langkah tersebut dinilai akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti kinerja pemerintah daerah, Wahyuda juga menaruh harapan besar kepada anggota DPRK Abdya agar menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagai representasi rakyat. Ia menegaskan bahwa DPRK memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling), yang harus dijalankan secara optimal demi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan APBK benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Perwakilan rakyat di DPRK Abdya jangan sampai bersikap pasif. Mereka harus memahami dan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan secara maksimal. Kawal pembahasan APBK dengan cermat, pastikan anggaran berpihak pada pembangunan jangka panjang di gampong, serta awasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan terhindar dari pemborosan anggaran daerah,” tegasnya.
Wahyuda juga mengingatkan filosofi Hadih Maja Aceh, “Lébèh seunujōng daripada babah”, yang bermakna bahwa pembuktian melalui tindakan lebih utama daripada sekadar ucapan. Menurutnya, nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih memprioritaskan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Masyarakat Abdya tentu merindukan perubahan dan kemajuan yang benar-benar dirasakan, bukan sekadar simbolis. Kami yakin, dengan komunikasi yang baik, keterbukaan terhadap kritik dan masukan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK, sisa masa jabatan ini dapat dioptimalkan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih pro-rakyat, memperkuat pembangunan jangka panjang, dan mewujudkan Abdya yang maju, mandiri, serta sejahtera sesuai visi Arah Baru Abdya,” tutup wahyuda.
