Oleh: Agus Maulidar
Direktur Aceh Cakrawala Institute (ACI)
Alokasi anggaran belanja daerah sering kali menjadi cermin paling bening untuk melihat di mana letak hati nurani para pembuat kebijakan. Ketika draf Tahun Anggaran (TA) 2026 menempatkan angka Rp.19 miliar untuk Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh di mana Rp.16,3 miliar di antaranya tersedot khusus untuk pos Komunikasi Pimpinan publik sepatutnya terenyak.
Bagi Aceh Cakrawala Institute (ACI), angka ini bukan sekadar statistik kosmetik di atas kertas APBA, melainkan sebuah ironi yang mengoyak rasa keadilan sosial masyarakat Serambi Mekkah.
Kita harus jernih melihat anatomi anggaran ini. Mengalokasikan lebih dari 85 persen anggaran Biro Adpim hanya untuk urusan “komunikasi” adalah bentuk pemborosan yang sulit dinalar secara objektif. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: komunikasi seperti apa yang sedang dibangun dengan biaya sedemikian masif? Apakah komunikasi pimpinan daerah selama ini tersumbat sehingga membutuhkan “pelumas” belasan miliar rupiah agar pesan-pesan pembangunan sampai ke telinga rakyat?
Jika dalih pemerintah adalah demi transparansi, membangun citra positif, dan menyebarkan informasi program kerja, maka argumen tersebut sangat rapuh di era digital ini. Hari ini, penetrasi media sosial dan saluran komunikasi digital yang bersifat organik justru jauh lebih efektif dan efisien. Anggaran Rp.16,3 miliar untuk fungsi komunikasi pimpinan mencerminkan gaya birokrasi lama yang gemar memoles citra lewat proyek mercusuar humas, alih-alih mengandalkan substansi kinerja yang nyata. Komunikasi terbaik seorang pemimpin bukanlah melalui baliho mahal atau rilis media yang diproduksi dengan ongkos miliaran, melainkan melalui kebijakan yang berdampak langsung pada isi piring nasi rakyatnya.
Kontras Tajam dengan Realitas
Sosial ACI memandang kebijakan anggaran ini tuna-empati terhadap realitas empiris yang dihadapi Aceh saat ini. Kita tidak boleh lupa bahwa Aceh masih terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera. Di saat ribuan anak muda Aceh berjuang melawan pengangguran, sektor pertanian kekurangan subsidi, dan infrastruktur pendidikan di pedalaman masih memprihatinkan, Pemerintah Aceh justru memilih mengistimewakan anggaran yang sifatnya penunjang aktivitas elite.
Catatan Kritis ACI:
Anggaran Rp.16,3 miliar itu, jika dialihkan untuk sektor riil, akan jauh lebih bermakna. Angka tersebut setara dengan modal usaha bagi ribuan UMKM lokal, atau beasiswa penuh bagi ratusan anak berprestasi dari keluarga miskin di Aceh yang terancam putus sekolah.
Mempertahankan anggaran komunikasi sebesar ini di tengah impitan ekonomi masyarakat adalah bukti nyata terjadinya disorientasi prioritas pembangunan. Pemerintah daerah tampak lebih sibuk memikirkan bagaimana mereka terlihat bekerja di mata publik, ketimbang apa yang benar-benar telah mereka selesaikan untuk publik.
Desakan Restrukturisasi Anggaran
Oleh karena itu, Aceh Cakrawala Institute (ACI) secara tegas mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera mengevaluasi dan merestrukturisasi alokasi anggaran pada Biro Adpim dalam TA 2026 ini. Anggaran komunikasi pimpinan harus dipangkas secara radikal hingga batas rasionalitas fungsionalnya.
Prinsip value for money dan efisiensi anggaran harus dikembalikan sebagai panglima dalam penyusunan APBA. Anggaran publik adalah uang rakyat yang dititipkan untuk kesejahteraan bersama, bukan instrumen untuk membiayai kenyamanan atau kosmetik politik birokrasi.
Jika efisiensi ini tidak dilakukan, maka jangan salahkan publik jika ketidakpercayaan terhadap komitmen pengentasan kemiskinan di Aceh akan semakin menebal. Sudah saatnya pimpinan daerah memimpin dengan keteladanan, termasuk teladan dalam menghemat uang rakyat. Tutup, Agus Maulidar.
