Katacyber.com | Sabang – Pemberlakuan sistem tiket kapal ferry secara online pada lintasan Balohan–Ulee Lheue sejak 1 April 2026 menuai kontroversi. Sejumlah pengguna jasa mengeluhkan tiket dinyatakan habis di sistem, sementara kapal yang berangkat masih memiliki kapasitas kosong.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRK Sabang. Melalui surat resmi tertanggal 1 April 2026, lembaga legislatif tersebut menilai kebijakan tiket non-manual yang diterapkan operator pelayaran pada lintasan Pelabuhan Ulee Lheue – Pelabuhan Balohan telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara kuota tiket dalam sistem dengan kondisi riil di kapal. Meski tiket dinyatakan penuh, masih terdapat ruang kosong saat kapal berangkat.
Dampak dari persoalan ini tidak hanya dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan. Sejumlah pelancong yang hendak kembali ke Banda Aceh dilaporkan gagal berangkat karena tiket dinyatakan habis, meski secara fisik masih tersedia tempat.
Akibatnya, sebagian wisatawan terpaksa memperpanjang masa tinggal di Sabang di luar rencana. Hal ini menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran dan waktu perjalanan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arrahman, meminta Pemerintah Aceh segera turun tangan mencari solusi bersama pihak terkait, termasuk operator kapal, KSOP, dan otoritas pelabuhan.
“Kami meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tiket online ini, khususnya terkait kesesuaian antara kuota dalam sistem dengan kapasitas riil kapal,” ujar Albina.
Ia menegaskan, jika persoalan ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada mobilitas masyarakat serta sektor pariwisata Sabang.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut pelayanan publik dan citra pariwisata Sabang. Jangan sampai wisatawan justru mengalami kesulitan untuk keluar masuk daerah,” katanya.
Selain itu, DPRK juga mendorong agar disiapkan solusi alternatif, termasuk opsi layanan bantuan atau mekanisme tambahan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital.
Keluhan juga datang dari masyarakat. Tokoh masyarakat Sabang, Kapten Philip alias Dolah Brewok, menilai penerapan tiket online tanpa opsi manual menyulitkan sebagian warga, terutama kelompok lanjut usia.
“Kasihan ibu-ibu yang sudah tua yang mau berangkat, mereka tidak mengerti bahkan tidak paham cara membeli tiket online,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan operator dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di lapangan.
DPRK Sabang menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar sistem yang diterapkan benar-benar mempermudah, bukan justru menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.
