Katacyber.com | Suka Makmue – Pemadaman listrik yang terjadi secara berkelanjutan di Kecamatan Darul Makmur menuai sorotan keras dari kalangan pemuda. Koordinator Gerakan Pemuda Darul Makmur, Restu Gilang, mendesak Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Darul Makmur untuk segera menghadirkan langkah konkret dan alternatif dalam menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat, khususnya di pusat Kecamatan Alue Bilie.
Menurut Restu, hingga saat ini belum terlihat adanya kebijakan darurat yang mampu menjawab kesulitan warga akibat listrik yang tidak kunjung normal. Padahal, dampak pemadaman tersebut telah dirasakan secara luas, mulai dari sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga rumah tangga masyarakat.
“Kebijakan alternatif harus segera dihadirkan. Warga sudah terlalu lama dirugikan, sementara tidak ada regulasi darurat yang menjadi dasar hadirnya solusi listrik alternatif. Muspika harus beradaptasi dengan kondisi ini dan memikirkan langkah konkret, terutama untuk menjamin listrik di Alue Bilie sebagai pusat aktivitas kecamatan,” tegas Restu Gilang kepada katacyber, Senin (15/12/2025).
Ia menilai, jika PLN belum dapat memastikan waktu normalisasi listrik dalam beberapa hari ke depan, maka penyalaan listrik secara bergilir dan bertahap harus kembali diberlakukan secara adil. Namun, keadilan yang dimaksud bukan sekadar pembagian waktu listrik antar desa, melainkan penetapan kawasan prioritas yang wajib mendapatkan pasokan listrik stabil.
“Alue Bilie harus mendapat back-up listrik yang normal. Ini bukan soal keistimewaan, tapi kebutuhan mendesak karena fungsinya sebagai sentra ekonomi dan pusat pelayanan publik,” lanjutnya.
Restu menjelaskan, Alue Bilie memiliki peran vital bagi masyarakat Darul Makmur. Selain menjadi pusat perputaran ekonomi, wilayah ini juga menjadi lokasi fasilitas pelayanan dasar seperti Puskesmas, Kantor Camat, Koramil, dan Polsek. Ketidakstabilan listrik di kawasan tersebut dinilai berpotensi mengancam keselamatan warga, terutama dalam kondisi darurat medis.
“Tidak bisa kita bayangkan jika ada pasien yang membutuhkan penanganan darurat, namun tindakan tidak bisa dilakukan karena listrik tidak normal. Begitu juga fungsi koordinasi kantor pemerintahan dan aparat keamanan yang selama ini menjadi pusat komando penanganan bencana, ikut terganggu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Restu menyoroti pentingnya pemulihan administrasi pascabencana yang dialami warga Darul Makmur. Banyak masyarakat dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti Kartu Keluarga, KTP, SIM, hingga surat berharga lainnya. Proses pemulihan administrasi tersebut, kata dia, tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan listrik yang memadai.
Sebagai solusi, Gerakan Pemuda Darul Makmur mendorong Muspika untuk segera berkoordinasi dengan PLN Unit Posko Alue Bilie agar melakukan refocusing penempatan genset darurat milik PLN. Genset berkapasitas besar yang selama ini difungsikan di sejumlah titik bencana dinilai dapat dialihkan sementara untuk memback-up kelistrikan di Alue Bilie.
“Teknis distribusi tentu menjadi ranah teknisi PLN. Namun yang terpenting, dengan hadirnya genset PLN di Alue Bilie, pelayanan publik bisa berjalan, fungsi koordinasi kembali normal, dan warga dari 39 desa lainnya memiliki sentra ekonomi darurat, termasuk akses listrik dan internet, hingga listrik benar-benar pulih,” pungkas Restu Gilang.
