Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua Departemen Geografi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Azis, menilai rangkaian penggulangan bencana besar yang melanda Aceh dan wilayah Sumatra bagian utara masih sangat kurang, belum menempatkan aksi prioritas ditengah penderitaan warga korban terutama yang yang tinggal di daerah terisolir, Jumat (12/12/2025).
Dia menyampaikan pemerhatian langsung dibanyak titik yang terisolir terutama diwilayah tengah, timur dan selatan Aceh penanggulangan bencana terutama dimasa tanggap darurat ini,
“seharusnya pemerintah pusat melalui mendagri bukan hanya menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat, akan tetapi yang dibutuhkan pada masa skala daruratnya bisa ter akses dengan warga yang terdampak terutama makanan, kesehatan dan tempat penampungan sementara dengan layak, sehingga warga korban tidak merasakan bencana terulang merasakan kelaparan dan wabah penyakit terutama bagi anak-anak, lansia dan perempuan.” kata Daska.
Daska menyoroti pengalaman masa tanggap darurat masa Tsunami kembali terulang dan dinilai hasilnya masih belum optimal. Seharusnya penanganan darurat dulu menjadi pengalaman kita yang lebih efektif pasca banjir bandang ini.
“Dengan belajar pengalaman penanggulangan darurat tsunami 2004 dulu menjadi pembelajaran berharga pada proses masa panik/darurat, dan kita harapka berlanjut dengan optimal menuju proses rehabilitasi dan rekonstruksi seharusnya” ujar Daska.
Dia melanjutkan, saat ini perangkat regulasi dan kelembagaan bencana sudah lengkap tersedia secara permanen sehingga negara tidak ada alasan tidak siap menghadapi situasi termasuk darurat skala besar, tetapi toh upaya untuk percapatan akses terutama lewat jalur udara belum maksimal dilakukan pemerintah pusat.
Daska menegaskan bahwa situasi saat ini masih sangat mendesak interpensi pemerintah memanfaatkan jalur udara untuk percepatan kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan pengungsi dan warga terisolir akibat banjir- longsor masih bertumpuk dan belum menyebar langsung ke lapangan kepada yang sangat membutuhkan.
BNPB, BPBA dan BPBK dengan struktur dan kewengan yang jelas, sama sekali belum melakukan peran dan tanggungjawab, kita pahami meskipun mereka belum memiliki sumberdaya yang maksimal, akan tetapi fungsi koordinasi dan konsolidasi memanfaatkan sumberdaya lintas sektor terkait sama sekali sangat lemah.
“Padahal kepala BNPB secara aturan sudah memiliki otoritas khusus untuk mengelola dan berkoordinasi dengan kementrian dan lembaga, kemudian BPBA pula dapat memaksimalkan dukungan sumberdaya SKPA, termasuk TNI dan Polri. Sehingga sebenarnya cukup kuat,” jelas Daska.
Menurutnya yang paling mendesak saat masa darurat ini adalah memastikan pejabat terkait bekerja optimal dala memastikan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas sektor berjalan cepat dan tepat untuk selanjutnya proses rehabilitasi-rekontruksi.
“Situasi penanganan yang lemah menyebabkan korban jiwa bisa bertambah ditengah akses distribusi kebutuhan pokok yang lalai/lambat dengan kerusakan wilayah yang sangat luas, memerlukan respons darurat yang cepat, terukur dan terkoordinasi dengan baik, Padahal negara telah memiliki sistem, regulasi, dan organ utama dan pendukung penanggulangan bencana yang bisa bekerja tepat sasaran dan efektif jika dimaksimalkan, tegasnya.
Sebagai mantan Wakil Bupati Aceh Selatan dan eks-Satkorlak Penanganan Bencana Daerah, Daska menilai bahwa yang lebih penting bagi Aceh saat ini bukanlah memperdebatkan status administratif, melainkan melakukan percepatan penanggulangan bencana berdasarkan prioritas mendesak.
“Pemerintah tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh kita harap lebih siap menghadapi ancaman bencana besar di masa mendatang, termasuk fenomena alam ekstrem lainnya.” tutup Daska.
