Katacyber.com | Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menerima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut diserahkan Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi kepada Plt. Sekda Abdya, Rahwadi, ST dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRK Abdya. Senin, (28/07/2025).
Dalam sambutannya, Rahwadi menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh anggota dewan dalam menelaah dan menyempurnakan rancangan qanun yang dinilai strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban ini mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah anggaran secara transparan dan akuntabel.
Komposisi anggaran yang disahkan terdiri dari pendapatan sebesar Rp935,6 miliar, belanja sebesar Rp910,5 miliar, dengan surplus anggaran Rp25,1 miliar. Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp82,2 miliar, sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp107,4 miliar.
Selain pertanggungjawaban APBK, rapat paripurna juga mengesahkan tiga rancangan qanun strategis lainnya, yaitu: Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Qanun Perangkat Daerah, dan Qanun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
Dokumen RPJMD menjadi acuan arah pembangunan lima tahunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola pemerintahan. Qanun Perangkat Daerah berfungsi sebagai dasar legalitas kelembagaan birokrasi agar lebih adaptif dan efisien. Sementara itu, Qanun Pariwisata dirancang untuk mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam forum yang sama, DPRK dan Pemerintah Abdya juga menyepakati usulan Program Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026, yang disiapkan secara partisipatif dan akuntabel untuk mendukung pembangunan prioritas daerah secara menyeluruh.
