Penulis Muhammad Askar kader HMI Cabang Banda Aceh
Sinetron “Bid’ah” menghadirkan sebuah narasi yang menarik untuk dianalisis, terutama ketika berbicara tentang gaya kepemimpinan tokoh utama, Walid. Dalam cerita tersebut, Walid digambarkan sebagai seorang pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan pribadi. Meskipun sinetron ini hanya fiksi, gaya kepemimpinan Walid bisa jadi cerminan dari fenomena yang terjadi dalam dunia nyata, termasuk dalam politik di Aceh, di mana agama kerap dimanfaatkan sebagai kedok untuk memperkuat posisi kekuasaan dan kepentingan pribadi.
Walid, dalam “Bid’ah”, adalah tokoh yang memanipulasi simbol-simbol agama untuk membangun citra dirinya sebagai sosok yang sangat religius dan paham agama. Namun, jauh di dalam, dia menggunakan agama bukan untuk menuntun umat ke jalan kebenaran, melainkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkuat posisinya di tengah masyarakat. Gaya kepemimpinan seperti ini, meskipun hanya ada dalam fiksi, memiliki kesamaan yang mencolok dengan beberapa fenomena politik yang terjadi di Aceh saat ini.
Di Aceh, agama sering kali menjadi simbol yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik. Para politisi, tak jarang, memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk mendapatkan dukungan massa. Sebagai contoh, retorika agama sering kali dipakai dalam kampanye politik untuk menarik simpati rakyat Aceh, yang mayoritas beragama Islam. Namun, sama seperti Walid dalam sinetron “Bid’ah”, para pemimpin tersebut sering kali melupakan esensi sejati dari agama, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Mereka lebih cenderung menggunakan agama sebagai alat untuk mengamankan posisi kekuasaan dan melanggengkan sistem yang menguntungkan kelompok tertentu.
Hal ini sangat terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beberapa pejabat di Aceh yang cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat. Fasilitas-fasilitas mewah dan anggaran yang tidak transparan adalah bukti bahwa, meskipun sering berbicara tentang agama dan dakwah, kebijakan yang diterapkan justru tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seperti Walid yang menggunakan agama untuk memperkuat posisinya, beberapa politisi di Aceh juga menggunakan agama untuk menutupi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa politik agama sering kali digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Alih-alih membawa masyarakat menuju kedamaian dan persatuan, agama yang dipolitisasi justru memperburuk keretakan sosial. Begitu juga dengan kepemimpinan Walid yang menggunakan agama sebagai alat untuk mengontrol umat, bukan untuk membimbing mereka ke jalan kebenaran. Pada akhirnya, kepemimpinan seperti ini hanya memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.
Kepemimpinan yang sejati, baik dalam sinetron “Bid’ah” maupun di dunia nyata, harusnya mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat, bukan untuk meraih keuntungan pribadi. Di Aceh, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tentang agama, tetapi juga menunjukkan contoh nyata dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Agama harusnya menjadi alat untuk mendekatkan umat pada Tuhan dan kebaikan, bukan untuk memperkuat posisi kekuasaan.
Pada akhirnya, sinetron “Bid’ah” memberikan gambaran yang jelas tentang bahayanya menggunakan agama sebagai alat politik. Walid, sebagai tokoh utama, menggambarkan sisi gelap dari sebuah kepemimpinan yang seharusnya didasarkan pada prinsip moral dan keadilan. Ini adalah cermin bagi kita, khususnya di Aceh, untuk lebih kritis terhadap bagaimana agama digunakan dalam politik. Kita perlu memastikan bahwa agama tetap berada di jalan yang benar, untuk umat, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
