Katacyber.com | Meulaboh — Insiden dugaan kelalaian pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh kembali memantik kemarahan publik. DPW Muda Seudang Aceh Barat menegaskan bahwa kasus ini bukan kejadian pertama, melainkan bagian dari rentetan panjang kegagalan kepemimpinan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, dr. Ilum Anam, yang dinilai semakin membahayakan keselamatan masyarakat.
Desakan penggantian direktur menguat setelah kejadian hari ini, di mana seorang anak dengan kondisi pipi robek dilaporkan tidak mendapatkan penanganan medis di IGD selama kurang lebih dua jam. Tanpa kejelasan layanan, orang tua korban akhirnya memindahkan anak tersebut ke RS Swasta Harapan Sehat, dan baru di sana pasien mendapatkan perawatan.
Kadiv Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPW Muda Seudang Aceh Barat, Maulana Ridwan Raden, kepada media ini, Selasa (30/12/2025) menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan puncak dari akumulasi persoalan manajerial yang selama ini dibiarkan, bukan insiden tunggal.
“Ini bukan kesalahan pertama, dan sangat berbahaya jika terus dianggap sepele. Yang kita lihat hari ini adalah akibat langsung dari kegagalan manajemen yang dibiarkan terlalu lama tanpa evaluasi serius,”tegas Maulana.
Menurutnya, selama dr. Ilum Anam menjabat sebagai direktur, RSUD Cut Nyak Dhien berulang kali menjadi sorotan publik akibat berbagai persoalan mendasar, antara lain:
1. Keluhan berulang terkait lambannya pelayanan, termasuk pelayanan gawat darurat yang seharusnya menjadi fungsi paling vital rumah sakit pemerintah.
2. Polemik manajemen dan tata kelola rumah sakit, yang memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil.
3. Sorotan terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi, yang sempat menjadi temuan serta perbincangan publik.
4. Masalah fasilitas dan infrastruktur rumah sakit, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap standar keselamatan dan kenyamanan pasien.
5. Konflik internal terkait jasa layanan dan remunerasi tenaga kesehatan, yang berdampak langsung pada stabilitas dan kualitas pelayanan.
Selain itu, DPW Muda Seudang Aceh Barat juga menyoroti adanya indikasi dan laporan bahwa direktur tidak sepenuhnya fokus menjalankan tugas manajerial sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit.
“Kami menerima berbagai laporan dan melihat indikasi bahwa direktur masih aktif mengejar insentif sebagai dokter spesialis, sehingga harus melakukan visit pasien. Akibatnya, visit tidak optimal, sementara tugas-tugas manajerial justru terbengkalai,” ungkap Maulana.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan konflik peran yang serius, karena jabatan direktur menuntut fokus penuh pada pengelolaan sistem, pengawasan pelayanan, dan pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar aktivitas klinis individual.
“Tidak ada larangan seorang direktur berlatar belakang dokter. Tapi ketika kepentingan insentif klinis mengganggu fungsi kepemimpinan dan keselamatan pasien, maka ini sudah menjadi masalah struktural,” tegasnya.
Maulana menilai, ketidakfokusan pada manajerial inilah yang berkontribusi pada buruknya koordinasi, lambannya respons IGD, dan absennya kontrol efektif di lapangan.
“Semua ini menunjukkan satu pola yang sama: manajemen tidak sehat, kepemimpinan lemah, dan tidak berpihak pada keselamatan pasien,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai rumah sakit pemerintah milik Kabupaten Aceh Barat,RSUD Cut Nyak Dhien seharusnya menjadi tempat paling aman dan paling cepat memberikan pertolongan, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki banyak pilihan layanan kesehatan.
“Kami menolak keras kegagalan ini , Jangan tunggu beliau pensiun. Apalagi melihat wacana kepegawaian ke depan, bisa berkepanjangan masa jabatan nya , Lantai apa jaminan nya besok beliau bekerja lebih baik?”, ujarnya.
Maulana mengingatkan bahwa mempertahankan direktur di tengah rentetan persoalan serius justru membuka risiko yang jauh lebih besar bagi masyarakat.
“Hari ini masih anak dengan pipi robek. Besok bisa saja kasus yang lebih berat. Jika sampai ada korban jiwa akibat lambannya pelayanan, maka itu adalah kegagalan kolektif yang tidak bisa dimaafkan,” tegasnya.
Atas dasar itu, DPW Muda Seudang Aceh Barat menyampaikan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yakni:
1. Segera mencopot dan mengganti Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tanpa menunggu masa pensiun
2. Melakukan evaluasi dan audit manajerial secara menyeluruh, termasuk pembagian peran direktur dan aktivitas klinis, terhadap seluruh jajaran pimpinan RSUD Cut Nyak Dhien
3. Menempatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan sebagai prioritas absolut kebijakan daerah
“Kesehatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi menjaga jabatan seseorang. Jika pemerintah daerah masih mempertahankan pimpinan rumah sakit dengan rekam jejak persoalan seperti ini, publik berhak menilai ada pembiaran yang disengaja,” ucap Maulana Ridwan Raden.
Sementara itu, Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dr. Ilum Anam, Sp.PD, KGEH, saat dikonfirmasi memberikan penjelasan terkait insiden pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menjadi sorotan publik.
Ia menyebutkan bahwa persoalan utama yang terjadi bersumber dari kondisi IGD yang mengalami overkapasitas, sebuah masalah yang menurutnya bersifat kronis dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut akan segera teratasi seiring dengan rencana beroperasinya Gedung KRIS dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
“Masalah pertama itu memang di UGD karena overkapasitas. Ini masalah lama dan insyaallah satu bulan lagi akan selesai ketika Gedung KRIS sudah berfungsi,” ujarnya.
Selain persoalan kapasitas, dr. Ilum Anam juga menjelaskan bahwa pada saat kejadian terjadi kekurangan tenaga medis secara mendadak. Ia menyebutkan dua anggota tim ADC dan tim penanganan darurat sedang cuti karena alasan musibah keluarga, salah satunya akibat anak yang mengalami serangan jantung. Sementara itu, dua petugas lainnya terpaksa pulang ke daerah masing-masing akibat terdampak musibah banjir di Nagan Raya dan Aceh Timur.
“Kondisi itu terjadi bersamaan dan tidak bisa kita prediksi. Satu sakit, dua mengalami musibah, sehingga terjadi kekosongan mendadak di UGD dan berdampak pada pelayanan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak manajemen telah menyiapkan langkah antisipasi dan memastikan persoalan tersebut tidak akan terulang setelah Gedung KRIS mulai difungsikan. Gedung tersebut, lanjutnya, memiliki kapasitas 54 tempat tidur yang akan langsung menampung pasien sehingga beban IGD dapat berkurang secara signifikan.
“Begitu Gedung KRIS beroperasi, pasien akan langsung tercover ke sana. Insyaallah kejadian seperti ini tidak akan ada lagi,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa setelah persoalan IGD terselesaikan, pihak rumah sakit akan secara bertahap menuntaskan persoalan lain, mulai dari parkir, alur kunjungan pasien, jumlah pengunjung, hingga kebersihan lingkungan rumah sakit. Menurutnya, seluruh pembenahan tersebut sangat bergantung pada selesainya pembangunan dan transisi operasional Gedung KRIS.
“Masalah parkir juga baru bisa selesai setelah Gedung KRIS berfungsi. Setelah itu baru kita bereskan jam kunjungan, jumlah pengunjung, dan kebersihan. Insyaallah semester pertama 2026 semuanya tuntas,” katanya.
Ia optimistis bahwa dampak positif dari beroperasinya Gedung KRIS akan mulai dirasakan masyarakat paling lambat Februari mendatang, dan meminta masyarakat untuk bersabar selama masa transisi tersebut.
“Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon masyarakat bersabar dalam satu bulan ini,” pungkasnya.
