Oleh: Rahma Nabila Putri, Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berkembang pesat dalam praktik perbankan dan pembiayaan di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Pada prinsipnya, jaminan fidusia memberikan hak jaminan kepada kreditur atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Hal ini menjadikan fidusia lebih fleksibel dibandingkan jaminan lain, seperti gadai, yang mensyaratkan penyerahan fisik benda.
Dalam konteks hubungan hukum, kreditur memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan atas piutangnya. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (2) UUJF menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi tanpa melalui proses peradilan. Secara teori, ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi kreditur dalam menagih haknya.
Namun, praktik menunjukkan adanya masalah serius. Banyak perusahaan pembiayaan atau leasing menafsirkan kewenangan eksekutorial ini sebagai legitimasi untuk melakukan penarikan sepihak terhadap objek fidusia, bahkan dengan cara-cara yang mengabaikan hak debitur. Tidak jarang, proses penarikan dilakukan menggunakan jasa debt collector, yang sering disertai ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi debitur, padahal debitur juga memiliki hak atas perlindungan hukum sebagai konsumen.
Persoalan tersebut akhirnya diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF harus dimaknai secara konstitusional bersyarat. Eksekusi sertifikat jaminan fidusia memang sah dan tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun dengan dua batasan utama:
1. Apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek fidusia secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan.
2. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, maka kreditur wajib menempuh jalur pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
Putusan ini mengubah praktik sebelumnya yang cenderung memberikan posisi dominan kepada kreditur dalam hubungan hukum dengan debitur. Jika dahulu kreditur sering kali memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan sepihak, termasuk penarikan paksa terhadap objek jaminan, kini hal tersebut tidak lagi dimungkinkan. Dengan adanya tafsir konstitusional ini, perlindungan hukum bagi debitur menjadi lebih kuat, sebab segala bentuk penarikan paksa harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku. Konsekuensinya, debitur tidak lagi bisa dirugikan melalui tindakan yang sewenang-wenang, dan kedudukan antara kreditur serta debitur menjadi lebih seimbang dalam kerangka kepastian hukum dan keadilan.
Di sisi lain, kreditur tetap memiliki kepastian hukum. Hak eksekusi tidak dihapuskan, melainkan diatur ulang agar berjalan sesuai prinsip keadilan. Dengan demikian, eksekusi fidusia kini bersifat berjenjang: pertama diupayakan secara sukarela, dan jika gagal, barulah melalui mekanisme pengadilan.
Implikasi praktis dari putusan ini adalah adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur. Kreditur tetap terlindungi haknya atas pelunasan utang, sementara debitur memperoleh kepastian bahwa hak-haknya sebagai pihak yang lebih lemah dalam perjanjian tidak diabaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin UUD 1945.
Lebih lanjut, putusan MK ini juga menjadi kritik terhadap praktik perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen. Selama ini, klausula perjanjian fidusia sering menempatkan debitur pada posisi yang tidak seimbang. Dengan adanya tafsir konstitusional baru, klausula yang memberi kewenangan sepihak pada kreditur untuk menarik objek fidusia harus disesuaikan agar sejalan dengan UU dan putusan pengadilan.
Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembiayaan konsumtif. Akan tetapi, penerapannya tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kreditur. Negara, melalui UUJF dan Putusan MK, menegaskan bahwa kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak. Dengan demikian, jaminan fidusia bukan hanya alat pemenuhan hak kreditur, melainkan juga cermin perlindungan hukum bagi debitur.
