Oleh : Melati Sari Maisara (Fungsionaris KOHATI PB HMI Periode 2024-2026)
Enam dekade bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah lentera perkaderan untuk terus bernyala di tengah turbulensi zaman. Lahir dari kesadaran kolektif untuk meretas kebodohan dan ketimpangan struktural, Korps HMI-Wati (KOHATI) hari ini menginjak usia 60 tahun sebuah momentum reflektif untuk menengok ke belakang dengan ghirah perjuangan, sekaligus menatap masa depan dengan nalar kritis kader umat dan bangsa.
Pertanyaannya kini di ruang-ruang diskursus HMI: Di usia yang matang ini, apakah predikat “Perempuan Berdaulat” dalam kerangka ideologis organisasi telah terwujud secara empiris, atau ia masih terjebak dalam romantisme retorika belaka?
Dialektika Sejarah: KOHATI dan Keharusan Menjaga Khittah Perjuangan
Jika ditarik garis lurus dari titik kelahirannya pada 17 September 1996, sejarah mencatat bahwa KOHATI tidak pernah didirikan sekadar sebagai pelengkap penderita atau urusan domestik di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam. Sebagaimana diulas oleh Azhari Akmal Tarigan dalam pembacaan kritisnya mengenai Jati Diri HMI-Wati: Menggagas Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK), keberadaan korps ini sejak awal diniatkan sebagai manifestasi the second self yang progresif menolak reduksi peran perempuan hanya pada ranah pinggiran.
Sebagai manifestasi keimanan dan keilmuan, HMI senantiasa melahirkan kader intelektual yang fasih berdiskursus. Namun, eksistensi KOHATI kerap dihadapkan pada antinomi struktural: inkonsistensi antara ruang reproduksi ideologis di dalam organisasi dengan realitas sosiologis di tingkat akar rumput (grassroots). Fenomena structural gap ini berimplikasi pada teralienasinya alumni kader perempuan dari problematik riil masyarakat, sehingga kedaulatan utuh atas diri, nalar, dan ruang sosial yang dicita-citakan kerap tereduksi menjadi retorika normatif.
Mengarungi Nusantara: Dari Basis Cabang, Wilayah, hingga Pengurus Besar
Hampir tujuh tahun merentangkan pengabdian berproses dan menempa diri dari level komisariat dan cabang, melangkah ke ruang koordinasi tingkat provinsi (Badan Koordinasi), hingga hari ini diamanahkan untuk berkhidmat di tingkat nasional sebagai fungsionaris KOHATI Pengurus Besar (PB) membawa saya pada satu kesimpulan ideologis yang mendalam. Menyusuri dinamika perkaderan dari Barat, menyeberang ke wilayah Tengah, hingga menginjakkan kaki di palagan Timur, denyut nadi kader HMI-Wati selalu menunjukkan satu gelombang kehendak yang sama: kerinduan akan kedaulatan kapasitas yang harus diapresiasi dalam bentuk tindakan terukur, penyediaan ruang struktural yang akomodatif, serta manifestasi aksi transformatif yang lahir dari otonomi berpikir demi mengentalkan keberpihakan intelektual di tengah masyarakat.
Berdiri di berbagai level struktur tersebut memberikan saya pembacaan sosiologis yang utuh. Dari ruang-ruang komisariat yang menjadi dapur dialektika, panggung wilayah yang menguji manajerial, hingga sentral kebijakan di tingkat PB, saya menyaksikan bagaimana perkaderan melahirkan perempuan dengan kecerdasan luar biasa. Namun, di saat yang sama, structural gap itu membentang nyata di berbagai daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam diskursus pemikiran Islam HMI, internalisasi nilai harus berbuah pada amal saleh yang transformatif. Hari ini, dinamika mengajarkan kita bagaimana cara bertarung, bertahan, dan berjuang keras bukan demi ambisi pribadi, melainkan karena KOHATI adalah rahim di mana kitalah hasil yang dituntut untuk adil dalam ruang yang lebih besar. Identitas kader diuji bukan dari seberapa fasih ia beretorika di dalam forum, melainkan dari seberapa berani ia menegakkan kedaulatan gagasan di tengah umat.
Dekonstruksi Menuju Kerangka Gerakan Kontekstual
Dalam kerangka sosiologi pengetahuan dan pembacaan kontemporer sebagaimana diperkuat melalui refleksi intelektual dalam karya Azhari Akmal Tarigan, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI: Teks, Interpretasi, dan Kontekstualisasi, dialektika perkaderan tidak boleh berhenti pada tataran doktriner semata. Kita membutuhkan langkah-langkah teoretis yang membumi:
Adanya Transformasi Paradigma: Kader KOHATI dituntut bergeser dari orientasi elitis-akademis menuju participatory action research yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan marginal, guna merebut kedaulatan sosial masyarakat.
Reaktualisasi Nilai: Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam misi keislaman dan keindonesiaan harus diterjemahkan melalui intervensi kebijakan publik, pendampingan hukum, serta kedaulatan ekonomi umat.
Kedaulatan Intelektual & Digital: Kader HMI-Wati harus menjadi produsen diskursus yang otonom di ruang publik digital, bukan sekadar konsumen informasi atau objek algoritma.
Metodologi Membumikan Gagasan: Teori Menuju Aksi
Untuk menjembatani jurang antara teori dan realitas, serta menjawab tantangan taktis di tingkat komisariat hingga nasional, implementasi keilmuan kader harus bertumpu pada tiga instrumen strategis:
Analisis Struktur Sosial: Memetakan ketimpangan struktural menggunakan pisau analisis kritis (seperti teori reproduksi sosial atau critical legal studies) guna memahami akar permasalahan masyarakat di tingkat basis.
Advokasi Kebijakan Berbasis Data: Menyusun policy brief dan riset aksi yang akurat untuk mengawal isu-isu perempuan, ketimpangan ekonomi regional, dan hak-hak warga rentan tanpa kehilangan basis ideologis.
Kepemimpinan Transformasional: Menjadikan ruang perkaderan KOHATI sebagai inkubator kepemimpinan publik yang menghasilkan kader solutif menggeser orientasi dari sekadar mengejar posisi struktural menuju kepemimpinan yang berdaulat dan berpihak pada kelompok tertindas.
Manifesto Kader untuk KOHATI Masa Depan
Refleksi perjalanan panjang 60 Tahun KOHATI menjadi refleksi sekaligus membangun kritik nalar bagi kita bahwa kerja-kerja struktural di tubuh KOHATI tidak boleh sekadar dijalankan untuk mengisi kekosongan administratif. Ruang struktural butuh ketekunan, konsistensi intelektual, dan transformasi regenerasi secara sistem dan aturan yang selayaknya disesuaikan dengan kebutuhan roda organisasi hari ini.Sebagai kader HMI yang dibesarkan di atas fondasi Yakin Usaha Sampai (YAKUSA), sudah saatnya kita mengambil langkah yang tegas menurut pandangan saya:
Kembalikan Fungsi Basis sebagai Laboratorium Pemikir: Jadikan komisariat dan koordinator komisariat sebagai tempat menempa kedaulatan intelektual dan manajerial kader perempuan secara sistemik, merujuk pada format perkaderan ideal yang digagas para founding fathers dan diperkuat literatur kader seperti Jati Diri HMI-Wati.
Solidaritas Organik (Sisterhood): Hentikan kompetisi internal yang destruktif. Kader HMI-Wati harus saling mengokohkan, karena kedaulatan satu kader perempuan adalah kemenangan bagi marwah HMI secara keseluruhan.
Aksi Nyata di Akar Rumput: Turunlah ke masyarakat. Buktikan bahwa keimanan, keilmuan, dan amal saleh yang diajarkan dalam perkaderan HMI benar-benar mewujud sebagai manifestasi praksis sosial yang hadir secara otonom menjawab problem umat tanpa harus menunggu instruksi seremonial.
Selamat Dies Natalis KOHATI ke-60. Mari terus merawat nalar kritis, memperkuat kapasitas, dan membuktikan bahwa perempuan berdaulat adalah poros utama kemajuan peradaban bangsa.
Bahagia HMI, Jaya KOHATI.
