Oleh Afdalul Zikri (Kader HMI Cabang Banda Aceh)
Di tengah menguatnya dinamika gerakan mahasiswa dalam mengawal berbagai isu publik di Aceh, muncul satu pertanyaan yang mulai menjadi bahan diskusi di kalangan aktivis kampus: mengapa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh tampak semakin jarang hadir sebagai organisasi dalam barisan perjuangan mahasiswa?
Sebagai organisasi mahasiswa tertua yang memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah kebangsaan, HMI selama puluhan tahun dikenal sebagai kekuatan intelektual sekaligus motor penggerak perubahan sosial. Berbagai momentum penting dalam sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari kontribusi kader-kader HMI yang tampil kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, visibilitas HMI Cabang Banda Aceh sebagai institusi organisasi dinilai mengalami penurunan. Menariknya, kondisi tersebut bukan berarti kader-kader HMI menghilang dari ruang perjuangan. Sebaliknya, banyak kader masih aktif berada di garda depan aksi demonstrasi dan advokasi kebijakan publik. Hanya saja, mereka lebih sering hadir dalam berbagai aliansi mahasiswa tanpa membawa identitas organisasi yang telah membentuk karakter dan tradisi intelektual mereka.
Fenomena tersebut memunculkan ruang refleksi yang patut dijawab secara objektif. Apakah kondisi ini menunjukkan melemahnya konsolidasi internal organisasi? Apakah terdapat perubahan orientasi gerakan? Atau justru kader merasa ruang aktualisasi di dalam organisasi belum mampu mengakomodasi dinamika perjuangan mahasiswa yang terus berkembang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk tudingan, melainkan sebagai evaluasi konstruktif terhadap eksistensi organisasi. Sebab, organisasi kader tidak hanya bertugas melaksanakan pengkaderan formal, tetapi juga harus mampu menjadi ruang konsolidasi gagasan, membangun keberanian moral, serta mengorganisasi gerakan sosial yang responsif terhadap persoalan masyarakat.
Dalam konteks itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: siapakah yang memiliki tanggung jawab mengembalikan semangat perjuangan tersebut? Apakah pengurus cabang, komisariat, badan pengelola latihan, atau justru seluruh kader HMI yang masih memiliki komitmen terhadap cita-cita organisasi? Jawabannya tentu terletak pada kesadaran kolektif seluruh elemen HMI bahwa marwah organisasi hanya dapat dijaga melalui kerja-kerja nyata, bukan sekadar aktivitas seremonial.
Mengembalikan kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui forum diskusi atau kegiatan administratif semata. Dibutuhkan keberanian memperkuat kaderisasi, membangun konsolidasi yang solid, memperjelas arah gerakan, serta menghadirkan sikap organisasi yang konsisten terhadap isu-isu strategis seperti pendidikan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, ekonomi, hingga persoalan keadilan sosial.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran mahasiswa sebagai agen perubahan, organisasi kemahasiswaan dituntut untuk tetap relevan dan adaptif. HMI, dengan seluruh warisan sejarah dan modal intelektual yang dimilikinya, memiliki peluang besar untuk kembali menjadi salah satu kekuatan utama dalam mengawal kepentingan rakyat apabila mampu memperkuat soliditas internal dan keberanian moral organisasinya.
Rilisan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan HMI Cabang Banda Aceh. Sebaliknya, kritik yang disampaikan lahir dari semangat refleksi dan harapan agar rumah hijau hitam kembali memainkan peran strategisnya sebagai organisasi kader, organisasi perjuangan, dan organisasi pencetak pemimpin bangsa.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah apakah HMI masih memiliki kapasitas untuk bergerak. Pertanyaan sesungguhnya adalah: kapan HMI Cabang Banda Aceh kembali tampil di garis depan dengan identitas organisasinya sendiri, menghidupkan kembali tradisi intelektual, serta memperkuat kepercayaan publik sebagai organisasi yang konsisten berpihak pada kepentingan rakyat?
