Oleh Syaiful Akromi Munthe (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UISU)
Ramadan 2026 kembali berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah menetapkan awal puasa melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menggabungkan hisab dan rukyat. Perhitungan astronomi menjadi dasar, lalu dikonfirmasi melalui pengamatan hilal di berbagai daerah dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria MABIMS adalah standar penentuan awal bulan hijriah yang disepakati oleh negara-negara tersebut. Sejak 2021, awal bulan ditetapkan jika saat matahari terbenam tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Jika syarat ini terpenuhi, bulan baru dapat ditetapkan. Di Indonesia, kriteria ini menjadi acuan pemerintah dalam sidang isbat untuk menentukan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan lebih dulu dengan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini menilai awal bulan cukup ditentukan jika posisi bulan sudah berada di atas ufuk, tanpa menunggu rukyat. Kini, Muhammadiyah juga menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal yang bertujuan menyatukan tanggal hijriah secara internasional.
Perbedaan ini bukan soal kemajuan sains, karena keduanya sama-sama menggunakan data astronomi. Perbedaannya terletak pada metode dan ruang berlakunya. Pemerintah memakai pendekatan regional berbasis hasil pengamatan di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah mengarah pada sistem global. Selain itu, pemerintah menetapkan awal Ramadan sebagai keputusan administratif negara, sementara Muhammadiyah menetapkannya sebagai hasil ijtihad organisasi. Perbedaan pendekatan dan otoritas inilah yang membuat awal puasa bisa tidak sama
Apa Itu KHGT dan Mengapa Hal Ini Penting?
Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT adalah sistem penanggalan Islam yang menetapkan satu tanggal hijriah berlaku serentak di seluruh dunia. Sistem ini tidak bergantung pada batas negara. Jika secara astronomis bulan baru sudah memenuhi kriteria di satu wilayah bumi, maka tanggal tersebut berlaku secara global.
Prinsip utama KHGT adalah “satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia”. Bumi dipandang sebagai satu kesatuan wilayah perhitungan, bukan terpisah oleh batas politik atau regional. KHGT bertumpu pada perhitungan astronomi modern yang sangat akurat. Data tentang konjungsi, tinggi bulan, elongasi, dan waktu terbenam dapat dihitung dengan teknologi dan perangkat lunak falak yang mutakhir. Karena itu, penentuan kalender dinilai tidak harus bergantung pada pengamatan lokal semata.
Tujuan utama KHGT adalah menyatukan kalender Islam agar tidak lagi terjadi perbedaan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha antarnegara. Sistem ini menawarkan kepastian dan keseragaman global yang dianggap sejalan dengan perkembangan sains dan dunia modern
Dimensi Sosial dan Politik Keagamaan
Penetapan awal Ramadan di Indonesia tidak hanya soal ibadah, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan tata kelola keagamaan. Dalam praktiknya, ada dua sumber otoritas utama.
Pertama, negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan awal Ramadan lewat sidang isbat. Keputusan ini menjadi acuan resmi bagi lembaga negara, sekolah, dan penetapan hari libur nasional. Peran negara adalah menjaga ketertiban dan kepastian bagi masyarakat.
Kedua, ormas Islam seperti Muhammadiyah. Organisasi ini menetapkan awal Ramadan berdasarkan ijtihad dan metode internalnya. Keputusan tersebut menjadi pedoman bagi anggota dan simpatisannya. Dalam sistem demokrasi, otoritas keagamaan nonnegara merupakan bagian dari kebebasan beragama dan berorganisasi.
Perbedaan penetapan bisa membuat umat memulai puasa atau berlebaran pada hari yang berbeda, bahkan dalam satu keluarga dan lingkungan. Sebagian masyarakat menilainya sebagai tanda kurangnya persatuan umat Islam, sementara yang lain memahaminya sebagai akibat perbedaan metode dan fikih. Dalam tradisi hukum Islam, perbedaan pendapat merupakan hasil penalaran berbasis dalil. Tantangannya adalah bagaimana negara dan ormas mengelola perbedaan itu agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.
Analisis: Mengapa Perbedaan Tetap Terjadi?
Perbedaan awal Ramadan terjadi karena perbedaan metode penetapan. Pemerintah memakai kombinasi hisab dan rukyat. Perhitungan astronomi menjadi dasar, tetapi keputusan akhir menunggu hasil pengamatan hilal. Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai dasar utama dan mengembangkannya dalam Kalender Hijriah Global Tunggal yang bersifat internasional.
Secara prinsip, rukyat menekankan observasi langsung di wilayah tertentu, sedangkan hisab menekankan kepastian data astronomi yang dihitung secara ilmiah dan berlaku lebih luas. Keduanya berbasis sains, tetapi berbeda dalam cara memaknai data dan batas wilayah.
Perbedaan juga terkait otoritas. Negara menetapkan awal Ramadan demi kepastian publik, sementara ormas keagamaan menetapkan berdasarkan ijtihad masing-masing. Selama belum ada kesepakatan global tentang satu sistem kalender Islam, perbedaan tetap mungkin terjadi.
Dengan demikian, perbedaan awal Ramadan bukan sekadar soal terlihat atau tidaknya hilal. Persoalan ini menyangkut sistem penanggalan yang digunakan, sumber otoritas yang diakui, serta legitimasi keputusan di mata publik. Selama paradigma, metode, dan dasar legitimasi berbeda, maka perbedaan hasil penetapan akan terus menjadi bagian dari dinamika keagamaan di Indonesia.
Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan pada dasarnya bukan persoalan iman atau benar dan salah dalam beragama. Perbedaan ini terletak pada metodologi yang digunakan untuk membaca dan menetapkan awal bulan hijriah. Baik pendekatan hisab, rukyat, maupun sistem kalender global memiliki dasar ilmiah dan argumentasi fikih masing-masing. Karena itu, perbedaan yang muncul seharusnya dipahami sebagai variasi metode, bukan sebagai pertentangan akidah.
Situasi ini menunjukkan pentingnya literasi publik tentang hisab dan rukyat. Masyarakat perlu memahami bahwa penentuan awal Ramadan melibatkan perhitungan astronomi, kriteria tertentu, serta pertimbangan keagamaan yang tidak sederhana. Dengan pemahaman yang memadai, publik tidak mudah terjebak pada anggapan bahwa perbedaan selalu berarti konflik.
Ke depan, dialog berbasis ilmu dan keterbukaan menjadi kebutuhan bersama. Pemerintah, ormas Islam, dan para ahli falak perlu memperkuat komunikasi yang transparan. Perbedaan metode dapat dibahas secara akademik dan institusional, bukan dalam ruang polemik yang memperkeruh suasana. Pendekatan ini akan membantu menjaga ketenangan sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, perdebatan tentang awal Ramadan mencerminkan dinamika umat Islam Indonesia dalam menghadapi perubahan zaman. Di tengah kemajuan sains dan integrasi global, umat masih mencari titik temu antara tradisi keagamaan, otoritas kelembagaan, dan tuntutan keseragaman internasional. Proses ini membutuhkan kedewasaan, kesabaran, dan komitmen pada ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan.
