Potret gelagat politik tuan dan utusan yang marak-maraknya terjadi di Aceh saat ini, untuk itu secara politik pula bukan suatu yang heran ketika ada dugaan praktik pungli yang terjadi di Baitul Mal Aceh. bukan pula barang aneh ketika Baitul Mal Aceh bebas politisasi, tengohlah misalnya siapa-siapa “jongos” yang katanya tim profesional dalam mengurus zakat, namun semua itu jika dibongkar justru hanya menimbulkan kegaduhan politik yang terus dibela oleh poros yang merajut persekongkkolan di belakangnya.
Hingga saat ini, belum ada upaya hukum yang serius dalam menindaklanjuti polemik pungli di Baitul Mal Aceh tersebut. Alih-alih bicara atas nama moral untuk kepalanya mundur sebagai tanggung jawab moral, justru pungli tersebut bagian dari serangkaian apa yang disebut sebagai ikan busuk dimulai dari kepala. Lantas siapakah kepalanya? Inilah problem politik yang mesti dibongkar publik terhadap Baitul Mal Aceh, sehigga Baitul Mal tidak berubah menjadi Rumah Pungli terhadap amel zakat telah ditentukan sesuai syariat, bukan diolah oleh syarikat politik.
Mungkin ada benarnya, spirit penegakan syariat Islam harus ditegaskan pada Korupsi, Kulusi dan Nepotisme (KKN). Praktik penegakan syariat Islam di Aceh harus serius terhadap praktik politik titipan dalam birokrasi pemerintah, khususnya di Aceh, sehingga instansi seperti Baitul Mal jauh dari fenomena yang disebut dihuni oleh “tikus-tikus berjubah-berpeci” dengan komando politik yang menuntunya di balik layar.
