Penulis Zuhari Alvinda Haris, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Banda Aceh kembali diguncang bukan oleh bencana alam, melainkan oleh tumpukan sampah yang kian tak terkendali. Bukan pula karena demonstrasi besar-besaran, melainkan oleh suara rakyat yang mulai muak dengan janji manis penguasa yang tak kunjung ditepati.
Warga kota tidak lagi menunggu solusi dari pemerintah yang pasif. Mereka kini bergerak sendiri, menyurati langsung Wali Kota Banda Aceh sebagai bentuk perlawanan terhadap krisis pengelolaan sampah yang membusuk secara harfiah maupun politis.
Langkah ini menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Illiza–Afhdal. Rakyat kecil yang selama ini dianggap diam, ternyata telah sampai pada titik muak atas pencemaran visual, bau busuk, dan dampak kesehatan dari gunungan sampah yang mengepung sudut-sudut kota. Ini bukan sekadar masalah kebersihan; ini adalah potret kegagalan total dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Ironisnya, dalam visi-misi kepemimpinan Illiza–Afhdal, tertulis dengan percaya diri pada poin ke-7: “Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup.” Janji ini kini terasa sebagai ilusi. Sebuah narasi indah yang berakhir seperti sampah teronggok dan diabaikan.
Fakta di lapangan membuktikan bahwa program “visioner” mereka tak lebih dari jargon politik kosong. Sungguh menyedihkan, ketika pemerintah kota yang seharusnya menjadi pelindung dan penggerak kualitas hidup malah menjelma simbol dari kelalaian dan inkonsistensi.
Lebih jauh lagi, krisis ini juga menyentuh aspek spiritual. Pada poin ke-5 visi mereka, tercantum janji untuk “Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.” Padahal, dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman: An-nazhafatu minal iman. Ini bukan sekadar slogan klise, tetapi prinsip dasar dalam kehidupan umat. Maka bagaimana mungkin syariat Islam ditegakkan di atas tanah yang dipenuhi sampah?
Kontradiksi inilah yang mencoreng wajah Banda Aceh. Kota yang dijuluki Serambi Mekkah kini kehilangan marwah akibat kelalaian dalam mengelola lingkungan. Wajah kota yang mestinya mencerminkan peradaban Islam, kini justru menampilkan potret kusam yang jauh dari nilai-nilai tersebut.
Sudah saatnya pemerintahan Illiza–Afhdal melakukan evaluasi menyeluruh bukan sekadar demi citra politik, tetapi untuk menyelamatkan rakyat dari bahaya yang nyata. Bila tidak sanggup, mereka harus berani mengakui kegagalan, dan mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
Banda Aceh tidak butuh pemimpin yang hanya pandai merancang visi, tapi gagal dalam realisasi. Bukan pemimpin yang lihai berkata-kata, namun bisu saat rakyat menderita.
Sudah cukup. Jangan biarkan kota ini menjadi tempat di mana janji-janji dikubur bersama tumpukan sampah.
