Oleh: Danu Abian Latif, S.Pd.
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan datang dari Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 itu datang mendadak. Purbaya digantikan Suahasil Nazara, pejabat yang sebelumnya berada di lingkaran Kementerian Keuangan.
Mengapa Purbaya harus dicopot sekarang?
Pemerintah belum memberikan alasan spesifik bahwa Purbaya diberhentikan karena satu kesalahan tertentu. Istana lebih menekankan perlunya memperkuat kesehatan, kredibilitas, dan tata kelola APBN. Tetapi dalam politik kekuasaan, pergantian mendadak seorang Menteri Keuangan selalu menyimpan pesan yang lebih besar daripada sekadar pergantian jabatan.
Purbaya bukan menteri yang hanya diam berpangku tangan. Selama menjabat publik mengenal, ia dikenal berani mengambil posisi dan menyampaikan pandangan ekonomi secara terbuka. Ia mendorong kebijakan fiskal yang agresif untuk mengejar pertumbuhan. Namun gaya seperti itu juga membawa risiko ketika pasar membutuhkan kepastian dan pemerintah membutuhkan disiplin fiskal.
Apakah Purbaya dicopot karena arah kebijakannya tidak lagi sejalan dengan Prabowo?
Namun sejumlah analis menyoroti persoalan koordinasi, komunikasi kebijakan, kondisi fiskal, serta berbagai polemik yang muncul selama masa jabatannya. Ada pula pemberitaan yang mengaitkan pergantian tersebut dengan persoalan internal Kementerian Keuangan dan polemik mengenai pengelolaan dana negara. Semua itu masih berada pada wilayah analisis dan dugaan, bukan fakta yang telah dikonfirmasi pemerintah.
Justru karena itulah transparansi menjadi penting. Menteri Keuangan bukan pejabat biasa. Ia memegang kendali atas APBN, pajak, belanja negara, utang, hingga kebijakan fiskal. Ketika orang yang menduduki kursi tersebut diganti secara tiba-tiba setelah baru sekitar setahun menjabat, publik berhak mendapatkan penjelasan yang lebih terang.
Kalau memang Purbaya gagal, apa kegagalannya? Kalau kebijakannya salah, kebijakan mana yang salah? Kalau masalahnya koordinasi, dengan siapa masalah itu terjadi Jangan biarkan publik hanya mendapatkan potongan informasi dan membiarkan ruang kosong diisi spekulasi.
Pemilihan Suahasil juga menarik. Prabowo tidak memilih figur baru dari luar sistem. Ia memilih orang yang sudah memahami mesin fiskal negara. Ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang menginginkan stabilitas dan kesinambungan, bukan eksperimen baru.
Artinya, pencopotan Purbaya sangat mungkin menjadi koreksi arah ekonomi pemerintahan Prabowo. Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tetapi mengejar pertumbuhan tanpa disiplin fiskal dapat menjadi bumerang. Sebaliknya, terlalu berhati-hati juga dapat membuat program pembangunan kehilangan tenaga. Menteri Keuangan berada tepat di tengah pertarungan dua kepentingan itu.
Purbaya memilih gaya yang lebih berani. Kini Suahasil diberi tugas menjaga keseimbangan. Yang menjadi masalah adalah cara pergantiannya. Purbaya masih menjalankan agenda pada hari pencopotan. Pergantian kemudian diumumkan dan penggantinya langsung dilantik. Kecepatan ini menunjukkan bahwa keputusan politik tersebut sudah berada di tangan presiden. Tetapi publik tetap membutuhkan alasan yang dapat diuji.
Purbaya boleh dicopot. Itu hak prerogatif presiden. Tetapi alasan pencopotannya bukan sesuatu yang harus menjadi misteri. Jika pergantian ini memang untuk menyelamatkan kredibilitas APBN, pemerintah harus membuktikannya melalui angka dan kebijakan. Jika memang untuk memperbaiki koordinasi, publik harus melihat perbaikannya. Dan jika memang ada persoalan politik di baliknya, sejarah pada akhirnya akan membongkarnya.
Satu hal jelas: kursi Menteri Keuangan tidak boleh menjadi ruang gelap kekuasaan. Pergantian Purbaya harus dijelaskan sebagai keputusan negara, bukan sekadar drama reshuffle. Sebab yang dipertaruhkan bukan reputasi seorang menteri yang dipertaruhkan adalah uang rakyat dan masa depan ekonomi Indonesia.
