Katacyber com | BLANGPIDIE – Banjir merendam sejumlah desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada Rabu malam (16/9/2026). Salah satu ruas jalan lintas nasional turut terendam, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan pengangkutan hasil panen padi.
Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Abdya dan menyebabkan aliran sungai dari kawasan pegunungan meluap. Kondisi ini berdampak terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak, terutama petani yang saat ini sedang memasuki musim panen.
Mhd. Arifin, selaku Kabid PAO HMI Cabang Blang Pidie, menyampaikan bahwa persoalan banjir di Aceh Barat Daya merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
“Permasalahan banjir ini sangat kompleks. Hujan deras dan meluapnya air sungai dari kawasan pegunungan menjadi salah satu penyebab. Namun, kondisi hutan yang mengalami penebangan untuk aktivitas tambang juga perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan dalam menyimpan dan mengatur aliran air,” ujar Mhd. Arifin.
Hasil Panen Masyarakat Ikut Terdampak
Dampak banjir semakin dirasakan masyarakat karena saat ini sedang berlangsung musim panen. Genangan air dan terganggunya akses transportasi berpotensi menyebabkan keterlambatan pengangkutan gabah serta kerugian bagi petani.
Sejumlah masyarakat juga menyampaikan kendala ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang digunakan kendaraan pengangkut hasil panen. Kendaraan harus mengantre untuk mendapatkan solar, sementara para pengangkut juga harus mengejar jadwal pengambilan gabah milik masyarakat.
Kondisi tersebut membuat persoalan yang dihadapi petani semakin kompleks. Di satu sisi, masyarakat harus menghadapi dampak banjir, sementara di sisi lain hasil panen yang seharusnya segera diangkut juga terkendala akibat akses jalan dan ketersediaan bahan bakar kendaraan pengangkut.
Bantuan Darurat Penting, tetapi Pencegahan Tidak Boleh Diabaikan
Arifin mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir, termasuk bantuan berupa Supermi dan bahan sembako lainnya di wilayah Ie Mirah. Menurutnya, bantuan tersebut tentu sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada dalam kondisi darurat.
Namun, menurut Arifin, penanganan bencana tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan ketika banjir telah terjadi. Pemerintah juga perlu melihat persoalan dari sisi pencegahan agar masyarakat tidak terus berada dalam siklus yang sama, yakni mengalami banjir, menerima bantuan, kemudian kembali menghadapi persoalan serupa ketika hujan deras terjadi.
“Bantuan berupa Supermi dan sembako tentu sangat dibutuhkan masyarakat ketika banjir terjadi. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana langkah pemerintah agar persoalan banjir ini tidak terus berulang. Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika bencana sudah terjadi, sementara upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko banjir ke depannya belum menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kawasan hulu, sungai, drainase, hingga kawasan yang menjadi titik rawan banjir. Kondisi hutan di kawasan pegunungan juga perlu mendapatkan perhatian serius, terutama berkaitan dengan aktivitas yang dapat mengurangi kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap dan menahan air.
Menurutnya, pengawasan terhadap penebangan hutan dan aktivitas pertambangan harus diperkuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan kegiatan yang melanggar aturan dan berdampak terhadap lingkungan, maka pemerintah bersama instansi berwenang perlu mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan kawasan hulu, kondisi sungai yang menjadi jalur aliran air juga perlu diperiksa secara berkala. Pemerintah perlu memetakan titik-titik yang rawan mengalami penyempitan, pendangkalan, maupun luapan sehingga penanganannya dapat dilakukan sebelum memasuki kondisi darurat.
Pada sisi infrastruktur, Arifin juga mendorong pemerintah melakukan perbaikan dan penguatan sistem pengendalian banjir berdasarkan kajian teknis. Pembangunan atau perbaikan drainase, tanggul maupun infrastruktur penunjang lainnya harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah sehingga tidak hanya menjadi penanganan sementara.
Tidak kalah penting, menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi ketika terjadi potensi hujan dengan intensitas tinggi atau kenaikan debit sungai. Dengan adanya informasi yang cepat, masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal, termasuk menyelamatkan barang-barang dan hasil panen serta melakukan evakuasi apabila kondisi semakin membahayakan.
Perlindungan terhadap Petani Juga Harus Menjadi Perhatian
Persoalan banjir di Abdya, lanjut Arifin, tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Musim panen yang sedang berlangsung membuat kelancaran pengangkutan gabah menjadi sangat penting.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan akses transportasi bagi kendaraan pengangkut hasil panen tetap dapat digunakan semaksimal mungkin. Persoalan ketersediaan solar yang dikeluhkan masyarakat juga perlu dicarikan solusi agar kendaraan pengangkut tidak mengalami keterlambatan dalam mengambil gabah.
Menurut Arifin, apabila hasil panen terlambat diangkut, masyarakat berpotensi mengalami kerugian tambahan. Terlebih ketika kondisi banjir membuat waktu pengangkutan menjadi lebih terbatas dan kendaraan harus mengejar jadwal pengambilan gabah dari sejumlah petani.
“Jangan sampai masyarakat sudah menghadapi banjir, kemudian hasil panennya juga tidak bisa segera diangkut. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara utuh, karena banjir tidak hanya berdampak pada rumah dan fasilitas umum, tetapi juga langsung menyentuh mata pencaharian masyarakat,” katanya.
HMI Dorong Pemerintah Tidak Hanya Hadir Saat Bencana
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan, HMI Cabang Blang Pidie mendorong pemerintah daerah agar menjadikan persoalan banjir sebagai agenda yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Arifin berharap pemerintah daerah, BPBD, dinas teknis, pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait lainnya dapat duduk bersama untuk mengevaluasi penyebab dan dampak banjir di wilayah Abdya. Penanganan, menurutnya, tidak cukup dilakukan secara sektoral, tetapi harus dilakukan secara terpadu mulai dari kawasan hulu hingga wilayah yang menjadi titik terdampak.
Ia juga berharap masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan dan elemen lainnya dapat dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengawasan sehingga kebijakan penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi.
“Pemerintah harus hadir sebelum, saat, dan setelah bencana. Bantuan untuk korban tentu penting, tetapi pencegahan juga jauh lebih penting agar masyarakat tidak terus mengalami kerugian yang sama. Kita berharap persoalan banjir di Abdya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah nyata untuk jangka panjang,” tutup Mhd. Arifin.
