Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua HMI Komisariat FKIP USK, Rivaldi mendesak dengan lantang agar Wali Kota Banda Aceh segera mengambil langkah tegas untuk menegakkan profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya di tengah memanasnya isu regulasi open recruitment calon tenaga profesional yang sedang bergulir di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
Menurut Rivaldi, kekisruhan yang muncul dalam proses open recruitment tersebut bukan hanya menunjukkan lemahnya koordinasi internal, tetapi juga mengancam kredibilitas lembaga yang memegang amanah besar dalam pengelolaan dana umat.
“Baitul Mal itu bukan tempat coba-coba untuk bereksperimen, Ini lembaga yang mengurus hak sosial masyarakat. Kalau proses rekrutmennya saja bermasalah, apa jaminan profesionalitas dalam pelaksanaannya?” tegasnya, Juma’at (31/10/2025).
Rivaldi menyatakan bahwa Wali Kota Banda Aceh tidak boleh hanya duduk manis dan menjadi penonton ketika lembaga strategis justru dipenuhi polemik regulasi, tarik-menarik kebijakan, dan dugaan intervensi kepentingan.
“Wali Kota harus tampil di depan! Jangan biarkan birokrasi kota ini dipermainkan oleh ego dan kepentingan kelompok tertentu. Kalau ada aturan yang dilanggar, benahi. Kalau ada oknum yang bermain, tindak!” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa open recruitment tenaga profesional seharusnya menjadi pintu lahirnya SDM yang kompeten, netral, dan sesuai kebutuhan. Namun ketika pelaksanaannya diwarnai polemik, publik justru kehilangan kepercayaan.
“Kami meminta kepastian. Kami ingin proses rekrutmen yang transparan, fair, dan benar-benar mengutamakan profesionalitas bukan titipan, bukan pesanan, bukan kepentingan politik.” Katanya lagi.
Rivaldi juga menegaskan bahwa masyarakat hari ini semakin kritis terhadap segala bentuk kegaduhan birokrasi, apalagi yang berkaitan dengan lembaga publik.
“Ini saatnya Wali Kota menunjukkan keberpihakan pada tata kelola yang bersih tanpa ada cawe cawean. Baitul Mal tidak boleh menjadi ruang abu-abu. Profesionalitas birokrasi itu harga mati!” tutupnya.
